Dorong Pemda Fasilitasi Pembuatan Peta Wilayah Adat
Kelly : Pengakuan atas Masyarakat Hukum Adat Merupakan Syarat Pendahuluan Untuk Pengurusan Alih Status Hutan Negara Menjadi Hutan Adat SORONG ...
Read moreKelly : Pengakuan atas Masyarakat Hukum Adat Merupakan Syarat Pendahuluan Untuk Pengurusan Alih Status Hutan Negara Menjadi Hutan Adat SORONG ...
Read moreKelly Kambu : Aspirasi dan Keluh Kesah Masyarakat Asli Papua Harus Diterjemahkan Dalam Bentuk Program dan Kegiatan SORONG – Kebijakan ...
Read moreSORONG – Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dulunya HPH (Hak Pengusahaan Hutan), tidak akan diberikan kepada pemohon/investor, tanpa adanya ...
Read moreKelly Kambu : Saya Yakin Masalah Sampah Bisa Teratasi, Yang Penting Kita Semua Punya Komitmen Bersama Menanganinya Sampai Tuntas SORONG ...
Read moreProf.Dr. Okid Parama Astirin, M.S : Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Konsekuensi Dendanya Maksimal Rp 3 Miliar SORONG – Reviewer Nasional ...
Read moreSORONG – Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (Dinas LHKP) Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu,ST,MSi mengatakan, investor ...
Read moreCegah Ilegal Logging, Dinas LHKP PBD Akan Kumpulkan Pelaku Usaha Industry Kayu dan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) SORONG ...
Read moreKelly Kambu : Pengambilan Kayu dari Hutan itu Tidak Dilarang, Tetapi Harus Mengikuti Aturan yang Berlaku SORONG – Terkait informasi ...
Read moreKelly Kambu : Kita Membuka Ruang Investasi, Namun Keingingan dan Harapan Masyarakat Adat juga Harus Diakomodir SORONG – Kehadiran Papua ...
Read moreKelly Kambu : Semakin Banyak Saran dan Masukan Masyarakat, Semakin Baik Kajian Amdal-nya SORONG - Pasca peletakan batu pertama pembangunan ...
Read more© 2021 - Radar Sorong - Developed by Tokoweb.co