Ratusan Polisi Amankan Aksi Demo Tolak Pemekaran
SORONG – Tolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di atas Tanah Papua, ratusan massa yang mengatasnamakan Solidaritas Rakyat Papua menggelar aksi demo di halaman Kantor Walikota Sorong selama hampir 4 jam, Kamis (17/3). Pantauan Radar Sorong, sebelum bergerak dari Lampu Merah Maranatha ke Kantor Walikota Sorong, sejumlah massa dari Km 10 yang berniat melaksanakan long march dihentikan Kapolres Sorong Kota, AKBP Johannes Kindangen,S.IK,MSi di depan Dealer Suzuki Km 10.
Penghentian tersebut dilakukan lantaran Kapolres Sorong Kota tidak ingin adanya penambahan massa ataupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Massa diimbau menggunakan truk untuk sampai ke tempat tujuan. Cukup lama berdebat, akhirnya massa naik ke dalam truk menuju Taman Sorong City, kemudian berjalan hingga ke traffic light Maranatha dan bersama massa lainnya menuju Walikota Sorong.
Aksi yang berlangsung di tengah cuaca hujan diwarnai oleh berbagai orasi keras dari para orator yang meminta tidak adanya pemekaran Daerah Otonom Baru di atas Tanah Papua. Sebab, jangankan mau menambah 1 provinsi, dua provinsi yang telah dimekarkan saja yakni Papua dan Papua Barat, tidak dapat mensejahterakan rakyat Papua. ”Rakyat Papua bersatu menolak pemekaran dan otsus. Rakyat Papua meminta kemerdekaan. DOB hadir ini untuk apa? Terus dipaksakan untuk siapa? Tanah kalian dimana, berapa lahan kalian? Kami masyarakat yang punya lahan tidak mau kasih kita punya lahan untuk bangun DOB itu,” tegas salah satu orator. “Solusi bagi Bangsa Papua adalah merdeka. Rakyat papua tidak minta pemekaran, tetapi merdeka. Karena yang mensejahterakan masyarakat Papua adalah merdeka,” tegasnya lagi.
Koordinator Aksi, Petrus Hae menegaskan massa aksi tidak akan menyerahkan aspirasi kepada pemerintah daerah Kota Sorong yang diwakili Sekertaris Daerah, karena massa yakin aspirasi mereka tidak akan disampaikan. ”Padahal kami harap aksi kami ini dihadiri oleh Walikota Sorong agar menerima aspirasi sehingga dapat menindaklanjuti permasalahan ini. Karena bapak Walikota merupakan Ketua Tim Percepatan Pemekaran Papua Barat Daya. Tapi, bapak Walikota tidak hadir dengan kami,” tuturnya.
Oleh sebab itu, tambah Petrus Hae, massa akan kembali pada hari Senin (21/3) untuk menyerahkan aspirasi langsung kepada Walikota Sorong. Bilamana Walikota Sorong tidak lagi berada di kantor, maka massa akan terus turun. ”Saya akan mengundang massa untuk turun terus hingga aspirasi kami diterima pusat,” ucapnya
Ditanyai wartawan mengenai alasan dibalik penolakan pemekaran DOB, Petrus Hae mengatakan selama ini orang asli Papua tidak pernah merasakan dampak dari pemekaran tersebut. Contohnya, pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, tidak ada yang dapat mensejahterakan rakyat Papua asli. ”Kami OAP masih berjualan di jalan-jalan, tidak diperhatikan, Sekarang pemekaran DOB dengan embel mensejahterakan masyarakat Papua, tidak ada itu. Pemekaran DOB hanya membuat peluang investasi besar-besaran di atas tanah Papua,” tegasnya.
Petrus lebih lanjut mengatakan, investasi yang dimaksud adalah melalui eksploitasi hasil kekayaan Alam Papua, sehingga dengan berjalannya waktu generasi, budaya, kekayaan hingga ras asli Papua akan punah. Maka, pemekaran daerah otonomi baru akan mengancam masa depan generasi Papua. Adapun aspirasi massa dalam aksi ini yakni : Pertama, tolak pemekaran DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua, segera hapus UU Otsus. Ketiga, segera batalkan aspirasi yang disampaikan pada Senin (14/3) yang menungganggi kepentingan elit Papua dan pemerintah pusat. Keempat, segera tarik militer organik dan non organik dari Tanah Papua. Kelima, segera selesaikan pelanggaran HAM diatas Tanah Papua. Keenam, berikan kebebasan bagi Jurnalis Asing ke tanah Papua.
Saat menemui massa, Sekertaris Daerah Kota Sorong, Yacob Kareth mengatakan Walikota Sorong meminta maaf karena tidak dapat hadir untuk menerima aspirasi massa. Dan, atas nama pemerintah daerah, Sekda Kota Sorong berterima kasih kepada massa yang memberikan pokok pikiran terkait DOB. ”Kami menerima aspirasi yang disampaikan, namun kita tidak dapat memutuskan di sini. Aspirasi akan kami teruskan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, yang memutuskan adalah mereka yang ada di Jakarta, bukan kami disini. Kami akan sampaikan aspirasi kepada Walikota Sorong yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya,” kata Sekda Kota Sorong.
Sementara itu, Kapolres Sorong Kota, AKBP Johannes Kindangen menyampaikan pihaknya tidak menghadang massa aksi, akan tetapi massa aksi diimbau untuk menggunakan kendaraan dan tidak melakukan long march, sehingga tidak menganggu lalu lintas di Kota Sorong. ”Kegiatan ini seharusnya tidak kami izinkan tetapi kami harus mengamankan. Dan, saat ini situasi aman. Dan, massa aksi tetap dikawal,” paparnya.
Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sebanyak 350 Personel Polres Sorong Kota dan 2 peleton Brimob C diturunkan untuk menjaga keamanan. Aksi demo berakhir dengan tidak diserahkannya aspirasi massa kepada Sekretaris Daerah Kota Sorong selaku perwakilan pemerintah. (juh)
