Dahulukan Penyelesaian Permasalahan Sosial Terkait Penolakan serta Pengaduan Dua Perusahaan yang Juga Mengklaim Lokasi Rencana Investasi
SORONG – Proses pemeriksaan/penilaian dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) rencana investasi Kelapa Sawit oleh PT Papua Agri Mandiri (PAM) di wilayah Distrik Seget dan Saigun, yang dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong yang berlangsung di Aimas Convention Centre, baru-baru ini, mendapatkan penolakan dari masyarakat melalui aksi demonstrasi hingga terjadinya aksi penyegelan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong.
Berita Terkait
Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu,ST,MSi yang ditemui Radar Sorong, Senin (17/08/26) menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu segera diklarifikasi, baik dari sisi proses Amdal, pelibatan masyarakat, administrasi pemerintahan maupun aspek sosial, apalagi ada pengaduan ke Gubernur Papua Barat Daya dari PT Papua Lestari Abadi (PLA) dan PT Sorong Agro Sawitindo (SAS) yang mengklaim lokasi rencana investasi tersebut. Namun di sisi lain, masyarakat ring 1 yang terdampak langsung rencana investasi tersebut melalui Berita Acara menyatakan mendukung investasi yang dilakukan oleh PT PAM.
Diterangkannya, proses dokumen Amdal itu diawali dengan konsultasi public, dalam hal ini permakarsa kegiatan/investor melakukan konsultasi langsung yang dibantu dengan konsultanya bersama masyarakat. Dalam kasus ini, sesuai dengan berita acara yang ada didapatkan pihaknya, masyarakat yang terkena dampak langsung itu mendukunginvestasi yang dilakukan oleh PT PAM, dan dukungan itu dituangkan dalam Berita Acara. Sesuai aturan, dalam proses konsultasi publik menuju ke penilian dokumen Amdal itu ada dua kelompok masyarakat yang harus didengar, yang pertama dari masyarakat yang terkena dampak langsung, kedua dari masyarakat yang tidak terkena dampak langsung misalnya dari teman-teman mitra pembangunan, LSM lingkungan dan lainnya yang konsen dan ingin memberikan saran, masukan dan pendapat itu untuk diakomodir.
Pentingnya saran, masukan dan pendapat ini khusus terkait dengan aktivitas kegiatan, sehingga itu akan dibawa dalam Sidang Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang akan menilai kualitas dokumen lingkungannya. Kualitas dokumen amdal itu terkait dengan konsistensi, kepatuhan, komitmen, dan selanjutnya saran rekomendasi diakomodir di dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan, yang setiap enam bulan sekali pemrakarsa wajib melaporkannya kepada instansi teknis terkait untuk dilakukan pemantauan dan pengawasan.
Kendati menilai penolakan dari kelompok masyarakat akan investasi merupakan hal yang biasa dan merupakan masukan yang sangat penting dalam penyusunan dan penilaian dokumen Amdal, namun tumpang tindih perizinan sebelumnya yang dimiliki oleh PT PLA dan PT SAS berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status lahan, batas kawasan serta potensi konflik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Karena itu, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu menyarankan agar proses pemeriksaan dan penilaian dokumen Amdal PT PAM ditunda untuk sementara waktu menunggu penyelesaian pemasalahan yang ada. “Kita coba untuk mencari solusi. Dari itu kami berharap kepada PT PAM mungkin untuk proses penilaian dokumen Amdal dihentikan sementara sambil menyelesaikan permasalahan sosial terkait dengan di satu sisi ada masyarakat peduli lingkungan yang menolak tapi juga di sisi lain masyarakat yang terkena dampak langsung mereka mendukung, apalagi ada pengaduan ke Gubernur dari dua perusahaan sebelumnya. Untuk itu kami berharap PT PAM bersabar, proses Amdalnet kami minta untuk dihentikan sementara,” kata Kelly Kambu.
Ditegaskannya, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemreintah Daerah Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 91, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 491, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki fungsi pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota dan dapat melakukan monitoring, evaluasi, supervisi, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemberdayaan, konsultasi teknis, bimbingan asistensi, guna memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan. “Kami yang juga selaku Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya tidak mengintervensi kerja-kerja Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong, tapi dalam kapasitas selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mewakili Gubernur Papua Barat Daya harus memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, transparan dan partisipatif,” tegasnya.
Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang rapat dan meminta penjelasan/klarifikasi dari OPD Kabupaten Sorong mengenai kronologi dan perkembangan proses Amdal PT PAM, pelibatan masyarakat dalam proses Amdal, aksi demonstrasi dan tuntutan masyarakat, penyegelan Kantor DLH Kabupaten Sorong, tumpang tindih perizinan sebelumnya milik PT PLA dan PT SAS, langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan, permasalahan, hambatan, dan kebutuhan dukungan. “Ini bukan untuk mengambil alih kewenangan Kabupaten Sorong, tetapi untuk monitoring, evaluasi, pembinaan dan sekaligus untuk memfasilitasi penyelesaian masalah,” tegas Kelly Kambu.
Yang akan diundang untuk klarifikasi didalamnya lanjut Kelly, ada dari Bagian Hukum Setdakab Sorong untuk memastikan lokasi itu menjadi milik perusahaan mana, juga dari PTSP terkait dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk inventasi kelapa sawit ini sudah sesuai rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Sorong atau tidak, demikian juga dengan Dinas Kehutanan terkait dengan status kawasan hutan rencana investasi Kelapa Sawit tersebut. “Kemudian dari masyarakat, tentunya kami akan mendengar juga dari Kepala Distrik apakah berita acara yang di dalamnya juga ada Kepala Distrik dan masyarakat tandatangan apakah berita acara ini benar masyarakat mendukung investasi yang ada dari PT PAM atau tidak. Dan ini semua akan kita diskusikan dan mencarikan solusi, sehingga hasil dari klarifikasi ini akan kami laporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup yang juga Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional,” jelas Kelly.
Dikatakan, dijawalkan 24 Agustus pihaknya dalam kapasitas selaku Ketua Panitia PAPEDA Summit diberikan waktu untuk bertemu Menteri Lingkungan, dan dalam kesempatan tersebut selain berbicara tentang PAPEDA Summit, sejumlah persoalan lingkungan akan pihaknya sampaikan juga kepada Menteri LH termasuk di dalamnya terkait dengan investasi Kelapa Sawit PT PAM di Kabupaten Sorong ini. “Kami tidak mengintervensi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Kabupaten Sorong, karena Tim Uji Kelayakan Lingkungan Kabupaten/Kota itu laporannya langsung ke Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Nasional, Bapak Menteri Lingkungan Hidup. Kami di provinsi juga demikian. Namun karena ini ada pengaduan dari dua perusahaan sebelumnya ke Gubernur, kemudian juga mencermati aksi masyarakat yang menolak, di sisi lainnya dukungan masyarakat yang terkena dampak langsung, kita boleh katakan ini sebuah hal yang menarik dan juga masalah baru yang pertama yang kami hadapi. Karena itu, sesuai kewenangan yang ada, kami sebagai perpanjangan tangan Gubernur Papua Barat Daya dalam urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, akan mengundang teman-teman dari Kabupaten Sorong untuk klarifikasi, sehingga nantinya dirumuskan penyelesaian masalah dan langkah-langkah untuk mencegah timbulnya konflik kembali terjadi, yang selanjutnya direkomendasikan kepada Gubernur Papua Barat Daya,” pungkas Kelly Kambu. (ian)
