SORONG-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah PBD menggelar Penyerahan Penghargaan Hasil Penilaian Kinerja (PK) Kabupaten/Kota Atas Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022 di Provinsi Papua Barat Daya, di Gedung LJ Kantor Wali Kota Sorong, Rabu (9/8).
Dalam kegiatan penyerahan penghargaan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah PBD, Rahman, S.STP,M.Si menyebutkan Kabupaten Sorong memiliki skor 121 berada pada peringkat 1. Kabupaten Sorong Selatan memiliki skor 105 berada pada peringkat 2. Kabupaten Maybrat memiliki skor 98 berada pada peringkat 3. Kabupaten Tambrauw memiliki skor 88 berada pada peringkat 4. Kabupaten Raja Ampat memiliki skor 88 berada pada peringkat 5. Kota Sorong memiliki skor 73 berada pada peringkat 6 atau posisi terakhir dari kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya.
“Hari ini kita berada pada kegiatan untuk stunting yang menjadi momok bagi bangsa dan negara ini. Kita sudah 78 tahun merdeka tapi prevelensi stunting masih tinggi termasuk di Papua lebih dari 30%. Kita harus menurunkan menjadi 14% di tahun 2024. Itu target pemerintah dan target presiden. Hari ini kita masih tinggi 32 persen,” kata Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr.Drs.Muhammad Musa’ad,M.Si usai menyerahkan Piala dan Piagam Penghargaan Hasil Penilaian Kinerja (PK) Kabupaten/Kota Atas Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022 di Provinsi Papua Barat Daya kepada bupati/wali kota.
Oleh karena itu, Lanjut Pj Gubernur PBD bahwa pemerintah harus menyusun strategi atau formula yang tepat untuk menggali referensi stunting.
“8 aksi yang hari ini kita dapatkan pemenangnya merupakan salah satu strategi dan dari 8 aksi itu, nomor satunya adalah komitmen kepemimpinan dan itu yang utama,” tegasnya.
Dikatakan Pj Gubernur bahwa Penghargaan ini sekaligus meneguhkan kembali komitmen pimpinan daerah kabupaten/kota untuk bersama-sama dengan stakeholder yang lain yang ada di daerah masing-masing, untuk mengambil langkah-langkah inovatif dan kreatif di dalam rangka mengurangi stunting.
Pj Gubernur menegaskan bahwa Ini menjadi tugas dari semua Pemerintah Daerah, bukan hanya di Papua. Ada yang sudah membuat rumah gizi, sekolah khusus untuk anak yang stunting.
“Inikan ada yang stunting tapi tersembunyi, banyak yang tidak mengaku kalau ada stunting. Masyarakat harus proaktif melaporkan kalau di tempatnya ada yang anaknya stunting,” ungkapnya.
Pj Gubernur berharap para kepala daerah merumuskan serta memformulasikan strategi yang lebih ampuh untuk menurunkan stunting. Tidak bisa lagi dengan cara yang konvensional atau biasa-biasa saja. Coba dengan cara akrobatik untuk memformulasikan strategi yang tepat.
“Selama ini masih melakukan kegiatan yang konvensional, misalnya bagi-bagi telur. Stunting tidak hanya butuh asupan yang bergizi saja, tapi hatinya juga harus gembira. Harus ada upaya yang lebih maksimal. Jujur kita belum maksimal. Karena baru melakukan hal-hal yang terstruktur, belum ada sesuatu yang baru yang diciptakan apalagi sesuatu yang kontekstual Papua. Karena 8 aksi konvergensi adalah kontekstual nasional,” katanya.
Pj Gubernur PBD juga menambahkan Ada 5 pilar untuk penanganan pencegahan stunting yaitu komitmen pimpinan, harus ada kampanye yang masif untuk merubah pola sikap, pola pikir dan perilaku masyarakat.
“Selama ini masih kurang, padahal di UU Kesehatan telah ada perubahan yang mendasar. Kemudian konvergensi, koordinasi dan sebagainya. Ketahanan pangan, kita tidak bisa bicara stunting kalau gizi kita tidak mantap, bagaimana kita menjaga itu. Saya mengharapkan kita semua untuk merubah cara-cara kerja kita yang selama ini terlalu bersifat struktural formal, kita harus rubah,” katanya.
Ia mengimbau agar semua bergandengan tangan dan bersinergi berkolaborasi untuk bisa menurunkan angka prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat Daya.
“Kita tidak mau jadi juri kunci atau jangan jadi yang terburuk di semua aspek. Stunting bukan hanya urusan dinas kesehatan dan Bappeda, tapi semua OPD harus bahu membahu,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Sorong J.P.Moso menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan sebagai daerah yang berada pada peringkat pertama.
“Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Ini adalah komitmen kami sehingga angka stunting di Kabupaten Sorong bisa mengalami penurunan,” ungkapnya.
Kemudian, Pj Bupati Tambrauw Engelbertus Kocu mengatakan bahwa di Kabupaten Tambrauw berada di posisi keempat karena daerah tersebut masih ada banyak kelemahan dan faktor-faktor yang harus dibina. Kemudian APBD yang minim serta infrastruktur.
“Koordinasi, komunikasi dan paling tertinggi sekali masalah infrastruktur yang sangat berat. Kita kasih contoh saja kalau di Raja Ampat, Kampungnya ada di pulau-pulau. Sementara di Tambrauw ada lima distrik harus pakai helikopter kita ke sana. Kalau masyarakat bisa jalan kaki tapi seminggu baru tiba. Sangat susah, kita agak beda dengan Sorong Selatan, Kota Sorong, Kabupaten Sorong yang semuanya serba mudah,” katanya.
Pj Bupati Tambrauw menambahkan bahwa akan melakukan rapat koordinasi bersama OPD terkait untuk menekan angka stunting melalui 8 aksi Konvergensi
Acara ditutup dengan melakukan foto bersama.(zia)
