SORONG-Buntut insiden intimidasi dan penganiayaan mahasiswa asal Papua di Kupang, NTT beberapa waktu lalu. Massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Papua Peduli HAM unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Rabu (6/12).
Aksi demo damai itu menuntut jaminanan keamanan mahasiswa Papua yang tengah menempuh pendidikan di NTT, meminta pelaku penganiayaan dihukum hingga meminta agar Kapolda NTT dan Kapolres Kupang dicopot dari jabatannya karena dianggap lalai.
Koordinator Demo Marseille Nauw menjelaskan aksi demo tersebut adalah aksi damai yang berkaitan dengan kasus intimidasi dan penganiayaan mahasiswa asal Papua yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Mereka telah mengajukan beberapa poin tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
“Poin tuntutan kami adalah negara harus menjamin kepastian hukum kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi dan para aktivis untuk menyampaikan pendapat dimuka umum sesuai dengan institusi yang berlaku. Kedua, pemerintah NTT dan Kapolda NTT segera menangkap dan mengadili pihak yang bersangkutan yang telah melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap mahasiswa Papua di NTT,” jelasnya.
Selanjutnya, sambung Marseille massa juga meminta Kapolri untuk segera mencopot Kapolda NTT dan Kapolres Kupang karena dianggap tidak menjalankan konstitusi kepolisian secara baik dan adil.
“Karena proses yang terjadi di NTT itu ketika ormas melakukan tindakan represif namun pihak kepolisian hanya melihat dan bisa saja tidak mengayomi dan menjaga masyarakat,” tegasnya
Sementara itu, Sekda Papua Barat Daya Ir. Edison Siagian, ME menyatakan sikap menolak segala bentuk intimidasi dan tindakan rasisme yang terjadi di Kupang, NTT. Sekda mengaku aspirasi yang disampaikan massa akan ia serahkan ke Pj Gubernur Papua Barat Daya.
“Kami pemerintah mengecam tindakan intimidasi dan tindak rasisme dan yang terjadi di sana itu membuat kami prihatin. Hal-hal yang terkait rasisme dan penganiayaan tidak boleh terjadi dimanapun. Karena itu adalah hak dasar semua manusia. Apa yang terjadi di Kupang sebetulnya sudah ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sekda menuturkan ia akan bertemu dengan Pj Gubernur Papua Barat Daya untuk menyampaikan aspirasi massa aksi. Dia juga menyampaikan duka yang mendalam atas insiden tersebut.
“Saya dan Pak Gubernur tentunya akan melakukan pertemuan sehubungan dengan aspirasi ini dan hal itu akan kita tindak lanjuti dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah NTT. Sekali lagi saya mewakili Pj Gubernur PBD dan provinsi PBD menyampaikan rasa duka terkait peristiwa ini. Dan kami menolak penganiayaan dan menolak rasis,” pungkasnya.(rin)
