Otis Howay: Aksi Demo Ganggu Konsentrasi Pj Gubernur
SORONG- Lembaga Barisan Pemuda Pengawal Nusantara (BPPN) Sorong mendukung kebijakan dan kinerja Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs. Muhammad Musa’ad, M.Si selama 6 bulan menjalankan roda pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.
Ketua Barisan Pemuda Pengawal Nusantara, Otis Howay menjelaskan aksi demo dari sejumlah massa wajar karena merupakan hak demokrasi. Hanya saja, saat ini Pj Gubernur PBD sedang menata birokrasi dan menyusun program pemerintahan.
“Beliau (Pj Gubernur) sedang menata birokrasi dan juga sedang menyusun program kerjanya. Kenapa bisa kita ambil keputusan bahwa kinerja beliau tidak mampu seperti ini dan itu. Saya melihat sangat janggal, kita tidak usah menghasut massa untuk mendemo beliau,”jelasnya kepada awak media, Jumat (9/6).
Dikatakan Otis, aksi demo tersebut mengganggu konsentrasi Pj Gubernur dalam menyusun program kerja. Sebab, beberapa waktu lalu Pj Gubernur telah melantik esalon II tersisa esalon III dan IV yang saat ini sedang ikut tes.
“Beliau memiliki tanggung jawab yang besar. Bukan hanya masyarakat Kota Sorong saja tetapi 5 daerah bawahan lainnya. Masyarakat kota saja yang selalu demo dan demo untuk menganggu konsentrasi kinerja beliau,”ujarnya.
Usai sejumlah pejabat dilantik, sambung Otis otomatis program kerja Pj Gubernur sudah bisa berlangsung dan masyarakat bisa melihat serta mengevaluasi kinerja beliau. Selama dilantik menjabat Gubernur PBD program beliau berjalan dengan baik.
“Makanya, kita belum bisa vonis dan membuat rekam jejak beliau tidak bagus, dari sisi mana kita menilai.
Wakil Ketua BPPN Sorong Tayep Alfatan, S.Pd menambahkan tugas Pj gubernur yakni membentuk pemerintahan, membentuk OPD, mengangkat ASN dalam posisi tertentu, sudah berjalan. Kemudian, membentuk lembaga yakni KPU, DPR (yang masih dalam pendaftaran), MRP dan Bawaslu sementara berjalan.
“Itu merupakan tugas yang berat sekali untuk beliau dalam membangun pemerintahan yang baru 5 bulan 9 hari dia pimpin. Kita harus berbangga hati karena beliau dalam waktu kurang dari 6 bulan mampu membentuk beberapa lembaga-lembaga yang sudah terakses,”ungkapnya.
Tayep memastikan isu nepotisme dalam pemerintahan Pj Gubernur PBD adalah hoaks alias tidak benar. Karena sejauh ini, masyarakatpun tidak tahu dan belum melihat pejabat-pejabat di PBD.
“Saya mengimbau kepada masyarakat PBD, mari sama-sama sama berpikir yang jernih dan berpikir yang baik untuk sama-sama dengan bapak pejabat Gubernur untuk menata pemerintahan PBD lebih baik lagi,”pungkasnya.(rin)
