Mereka Mengimbau Agar Menjaga Kamtibmas di Provinsi Papua Barat Daya

SORONG-Pengurus Forum Lintas Suku Orang Asli Papua dan Nusantara Provinsi Papua Barat Daya mengimbau agar demo terhadap Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, segera dihentikan.
Diketahui demo-demo yang dilakukan dengan tujuan menuntut agar Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs.Muhammad Musa’ad digantikan.
Forum Lintas Suku Orang Asli Papua dan Nusantara Provinsi Papua Barat Daya meminta agar menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Provinsi Papua Barat Daya.
“Kami minta bahwa aksi demo berjilid-jilid ini segera dihentikan,” tegas Perwakilan Forum Lintas Suku Asli Papua (OAP) Papua Barat Daya yang, Hengki Korwa ketika melakukan jumpa pers di Sekretariat Forum Lintas Suku, Jalan Nuri, Sabtu (10/6) .
Menurut Korwa, bahwa Forum Lintas Suku OAP dan Nusantara Provinsi Papua Barat Daya melihat hal ini sangat prihatin. Artinya bahwa ketika kita sudah meminta Provinsi Papua Barat Daya ini telah hadir. Lalu pemerintah pusat memberikan jawaban untuk provinsi Papua Barat Daya sesuai keinginan dan perjuangan dari masyarakat. Setelah itu, Pj Gubernur Papua Barat Daya ditugaskan di sini oleh negara atau pemerintah pusat. Lalu hari di demo Pj Gubernur lagi.
“Pada akhirnya birokrasi yang saat ini di Provinsi Papua Barat Daya tidak jalan maksimal, bahkan aktivitas pemerintah terganggu. Karena demo yang berjilid-jilid beberapa hari ini bahkan sudah ada tenda yang dipasang itu sangat mengganggu aktivitas pemerintah provinsi Papua Barat Daya,” ungkapnya.
Pihaknya berharap, kata Korwa agar masyarakat semua, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Karena demo yang terjadi berjilid-jilid ini mohon maaf, bisa saja menimbulkan hal-hal yang negatif. Masyarakat juga bisa bosan dan pada akhirnya akan timbul gejolak-gejolak,” tegasnya.
Korwa, menambahkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur Papua Barat Daya untuk bekerja dengan melaksanakan program-program yang telah ditentukan dan menjadi tanggung jawab oleh Pj Gubernur sampai masa jabatannya berakhir.
“Sehingga kami berharap mari kita menjaga keamanan dan ketertiban di provinsi barat daya yang baru berjalan selama 6 bulan ini,” ujarnya.
Adapun 5 pernyataan sikap dari pengurus Forum Lintas Suku OAP dan Nusantara Provinsi Papua Barat Daya, sebagai berikut.
Pertama, Mengimbau bersama-sama menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.
Kedua, Meminta kepada Kapolda dan Pangdam Kasuari berkaitan dengan Kamtibmas dan keamanan teritorial.
Ketiga, Memberikan kepercayaan kepada menteri dalam negeri untuk menilai kinerja Pj Gubernur Papua Barat Daya.
Keempat, Memberikan dukungan kepada bapak Pj Gubernur Papua Barat Daya untuk tetap melanjutkan tugasnya.
Kelima, bahwa keberhasilan Pj Gubernur Papua Barat Daya sudah sesuai dengan 9 program Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang sementara berjalan.
Dikatakan Korwa bahwa kinerja PJ Gubernur Papua Barat Daya selama memimpin Provinsi baru tersebut sudah sesuai roda pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat.
“Kami memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur Papua Barat Daya,” ujarnya.
“Karena telah menyelenggarakan 9 program Pj Gubernur, diantaranya musrembang, birokrasi, melantik para pejabat eselon, Konsolidasi internal dan eksternal, penetapan RKPD dan APBD tahun 2023, penataan organisasi dan kelembagaan, manejemen ASN, pembentukan MRP dan sebentar lagi DPR,” sambungnya.(zia)















