MANOKWARI – Tertundanya penetapan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya, masyarakat diminta bersabar. Perihal tertundanya penetapan tersebut karena batas waktu dari tim kerja Komisi II DPR RI ke pimpinan belum mendapatkan titik temu.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si mengatakan, untuk pembentukan Papua Barat Daya (PBD) saat ini pihaknya sedang terus membangun komunikasi di tingkat pusat. “Perihal tertundanya tersebut, itu perkiraan saya, atau terlalu mepet waktunya terkait dengan agenda pimpinan DPR RI sehingga pembentukannya tertahan,” kata Waterpauw, Senin (10/10).
Ia berharap dalam waktu yang tidak lama lagi disiapkan waktu khusus untuk bisa menyelesaikan (ketok palu, red) penetapan Provinsi Papua Barat Daya. “Kalau bisa tahun ini sudah ada penetapan Papua Barat Daya dan saya optimis,” harapnya. “Seperti apa-apa yang menjadi kepentingan puncak sampai ke keputusan itu kan kita serahkan sepenuhnya kepada DPR RI untuk segera bisa mengambil kebijkan,” imbuhnya.
Selain penetapan Papua Barat Daya, lanjut Waterpauw, ada hal lain terkait penetapan ibukota Provinsi Papua Barat Daya. Seluruh bupati dan walikota Sorong Raya termasuk gubernur, DPR PB, MRP PB menyetujui ibukota Papua Barat Daya di Kabupaten Sorong. “Kabupaten ini (Sorong) merupakan kabupaten induk dan juga merupakan posisi strategis yang berada di tengah-tengah. Jadi bisa memudahkan ke Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, Kota Sorong dan sebagainya. Namun masih belum ada keputusan. Mana saja yang menjadi keputusan kita ikuti,” ucap Waterpauw.
Ia mengakui bahwa penetapan Ibukota Papua Barat Daya ada perbedaan pendapat antara pengusung PBD dengan gubernur, bupati dan walikota se-Sorong Raya. “Pengusung PBD meminta ibukota di Kota Sorong, sedangkan gubernur, bupati dan walikota meminta untuk di Kabupaten Sorong,” katanya.
Alasan pemilihan Kabupaten Sorong sebagai ibukota Papua Barat Daya selain memiliki tempat yang strategis, orang asli Papua (OAP) masih mendominasi di wilayah tersebut dan juga sebagai kabupaten induk yang melahirkan kabupaten lainnya termasuk Kota Sorong. “Pemerintah Kabupaten Sorong telah menyiapkan lahan sekitar 500 hektar untuk kepentingan pembangunan fasilitas kantor Gubernur Papua Barat Daya. Saya rasa dukungan untuk ibukota di Kabupaten Sorong sangat kuat dari tokoh-tokoh adat, agama, perempuan dan lainnya,” bebernya.
Ia menyebutkan penentuan ibukota Papua Barat Daya di Kabupaten Sorong, bukan harga mati. Yang terpenting berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan banyak hal yang perlu dilihat. “Kami membuat naskah akademik, bagaimana menelaah sebuah provinsi dengan ibukotanya. Pada prinsipnya membawa aspirasi bersama itu sudah cukup baik,” sebutnya. (bw)
