Lambert Jitmau : Terkait PBD, Manusia Boleh Bermimpi Tapi Tuhan Punya Kehendak
SORONG – Wali Kota Sorong yang juga Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM kepada Radar Sorong, Sabtu (21/5) di ruang kerjanya mengakui bahwa ia diundang khusus oleh Presiden Ir.Joko Widodo ke Istana Bogor pada Jumat (20/5). Selain Wali Kota Sorong, Presiden juga mengundang MRP Papua Barat, Bupati Jayapura dan MRP Papua. Pertemuan tersebut berkaitan dengan pembahasan Daerah Otonomi Baru (DOB). ”Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya juga tidak mengira kalau bapak presiden panggil (mengundang) saya,” ungkapnya dengan senyum khasnya usai tiba dari Jakarta, Sabtu (21/5).
Wali Kota menjelaskan pada hari Rabu (28/5) ia berangkat ke Jakarta karena ada acara Halal Bi Halal yang dilaksanakan DPP Partai Golkar. Wali Kota juga mendapatkan panggilan telepon diundang ke Istana Negara di Bogor bertemu dengan Presiden Jokowi pada hari Jumat (20/5) pagi. Pada saat ditelepon, ia mengaku antara percaya dan tidak. ”Jadi pada waktu saya mau berangkat ke Jakarta untuk kegiatan Halal Bi Halal Partai Golkar, saya ditelpon dari Presiden yang memerintahkan Staf Presiden, kemudian ke Deputi lll yang membidangi pemerintahan, mereka menelepon bertanya apakah benar ini Wali Kota Sorong. Mereka mengatakan bahwa saya mendapat undangan khusus dari Bapak Presiden, harus bertatap muka dengan Bapak Presiden di Istana Bogor jam 10 pagi pada hari Jumat. Antara percaya dan tidak, tapi mereka menelpon terus-menerus untuk diundang bertatap muka dengan bapak presiden,” kata Lambert Jitmau.
Lanjut dikatakannya bahwa sebelumnya Ketua MRP Papua Barat juga sudah diundang oleh presiden untuk membahas DOB juga. ”Kemudian saya kemarin dengan anggota MRP Papua Barat berjumlah 4 orang. Kemudian Pak Bupati Jayapura bersama MRP Papua juga bertemu Pak Presiden,” ujarnya. ”Jadi kami semua bertemu di Istana Negara untuk bertemu Bapak Presiden. Kami bertemu dengan beliau (presiden) hampir 2 jam,” sambungnya.
Lambert mengungkapkan bahwa banyak hal yang mereka bahas terkait DOB di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Terkait provinsi Papua Barat Daya, Lambert menyerahkan semua keputusan kepada pemerintah pusat. ”Banyak hal yang beliau (presiden) tanyakan ke saya dan saya juga sampaikan ke beliau menyangkut pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Saya sampaikan apa adanya terkait persiapan calon Provinsi Papua Barat Daya kepada beliau, agar beliau tahu bahwa kami sudah ada persiapan. Untuk pemekaran tergantung beliau. Tapi apa yang disampaikan Pak Presiden cukup saya dan Tuhan yang tahu. Jadi terima kasih kepada bapak presiden atas niat baik itu,” ucapnya.
Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini juga menyampaikan bahwa, berbicara kesejahteraan di satu nusantara ini berdasarkan undang-undang, negara ini menghadirkan kesejahteraan bangsa dari Sabang sampai Merauke. ”Di tanah Papua ini kita mau mensejahterakan rakyat, baik itu di Provinsi Papua maupun di Provinsi Papua Barat. Pulau Papua ini kan sangat luas,” ujarnya.
Menurutnya, pulau yang besar ini hanya ada dua provinsi, masyarakat Papua yang hidup di daerah pegunungan, lembah bahkan di tempat yang terpencil, di pesisir pantai dan di pulau-pulau, ini semua tidak terlayani dengan baik dengan hanya 2 provinsi. ”Rentang kendali pelayanan sangat sulit, bagaimana rakyat Papua ini mau sejahtera, mau mengalami perubahan hidup kalau dengan kondisi seperti itu,” tandasnya.
Ia membandingkan di Jawa pulau yang kecil itu ada dua Daerah Istimewa, daerah provinsi itu ada lebih dari 6, kabupaten/kota itu ada lebih dari 100 dan semua itu dapat APBN. ”Dana cukup banyak tapi semua kumpul untuk bangun Jawa, majulah Pulau Jawa tapi kami di Papua tidak seperti itu. Kami masih tetap seperti yang dulu (tidak maju),” tukasnya.
Ditegaskannya, bila di Provinsi Papua pemekaran ada tiga atau empat tergantung keputusan Presiden, di Papua Barat hanya minta satu saja yaitu Provinsi Papua Barat Daya yang diperjuangkan sejak 19 tahun lalu. Semua administrasi atau persyaratan untuk pemekaran daerah otonomi baru sudah terpenuhi, terakhir pihaknya bekerja sama dengan UGM untuk kajian ilmiah pemekaran DOB Papua Barat Daya. ”Hanya tinggal Tuhan berkehendak kepada Bapak Presiden, kalau bisa, kalau mau dimekarkan silakan karena kami di Papua Barat hanya butuh satu PBD,” tandasnya.
Ia menambahkan, Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya juga telah mendapat dukungan dari semua pihak, MRP Papua Barat periode baru bahkan periode yang lama juga memberikan dukungan untuk pemekaran daerah otonomi baru di Provinsi Papua Barat. Kepala daerah di wilayah Sorong Raya juga memberi dukungan bahkan memberikan anggaran. ”Kalau Provinsi Papua Barat Daya terbentuk maka semua akan berjalan dengan baik, sehingga mempermudah rentang kendali pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kalau Provinsi Papua Barat Daya untuk infrastruktur dasar sudah oke, mau kemana saja sudah oke, tapi tidak cukup itu. Dengan adanya kehadiran Provinsi Papua Barat Daya bisa membangun Sorong Raya,” tegasnya. ”Terima kasih kepada Bapak Presiden kalau punya niat untuk memekarkan daerah otonomi baru di tanah Papua, baik itu di Provinsi Papua maupun di Provinsi Papua Barat,” sambungnya.
Ia mengimbau kepada masyarakat Sorong Raya agar bersama-sama berdoa supaya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dapat hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjawab perjuangan selama 19 tahun lalu. ”Selebihnya saya sampaikan kepada masyarakat yang ada di Sorong Raya agar sama-sama berdoa kepada Tuhan. Manusia boleh bermimpi, manusia boleh berencana ini dan itu, tapi Tuhan yang punya kehendak,” imbuhnya sembari tersenyum. (zia)
