Komisi I DPRD Kota Sorong Lakukan Kunjungan
SORONG-Sebagian pasien gawat darurat di RSUD Sele Be Solu Kota Sorong terpaksa harus dirawat menggunakan kursi, dikarenakan tempat tidur di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) telah terisi penuh oleh pasien lainnya.
Dari pantauan Radar Sorong, Rabu (17/5) beberapa pasien nampak berada di luar IGD serta dipasangi botol infus dan oksigen, dan duduk di kursi yang telah disediakan.
Salah satu pasien, Daniel yang berusia 65 tahun mengaku bahwa dirinya sudah sejak 3 jam yang lalu berada di RSUD Sele Be Solu, namun tidak ditempatkan di dalam ruangan dan berbaring di tempat tidur rumah sakit.
“Mereka bilang tempat tidur penuh. Jadi kita disini saja. Saya sakit paru-paru. Semoga nanti bisa dapat tempat tidur, ungkapnya.
Selain itu, warga yang juga yang mengantarkan keluarga mereka bahkan pasien juga ada yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit terkait antrian.
“Kita datang bawa orang sakit berobat, kita pulang malah kita yang sudah rasa sakit lagi. Karena menunggu terlalu lama, sudah dari pagi sampai jam sekarang belum-belum lagi,” kata Yopi.
Hal tersebut membuat Komisi I DPRD Kota Sorong melakukan kunjungan ke RSUD Sele Be Solu Kota Sorong, Rabu (17/5).
“Kami berkunjung, yang pertama terkait dengan pengaduan masyarakat bahwa ada pasien gawat darurat dan kemudian oleh oknum dokter itu tidak dilayani dengan baik. Tapi setelah kami mendengarkan paparan dari ibu direktur bahwa memang Rumah Sakit ini cukup padat pengunjung yang sakit. Kurang lebih 200 sampai 250 orang per hari,” jelas Ketua Komisi I DPRD Kota Sorong Muhammad Taslim didampingi anggotanya.
Sehingga, Taslim, menegaskan bahwa Kota Sorong merupakan ibukota provinsi sementara dokter terbatas, termasuk fasilitas rumah sakit. Sehingga Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus memperhatikan hal tersebut.
“Kami akan sampaikan kepada Pj wali kota dan Pj gubernur agar ini diperhatikan,” tegasnya.
Kemudian kunjungan kedua terkait dengan antrian online bahwa terlalu lama, Taslim mengatakan bahwa ternyata memang ada perbaikan sistem, ada pembelian beberapa alat termasuk komputer dan juga memang ada keterbatasan dokter dokter ahli.
“Sehingga ada yang menunggu itu dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore,” ujarnya.
Menurut Taslim yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS PBD tersebut bahwa di IGD sesuai perintah undang-undang bahwa fasilitas kesehatan maupun dokter, bahwa tidak bisa menolak pasien.
“Kalau ditolak itu bisa dapat pidana di undang-undang kesehatan. Sehingga kita lihat tadi itu ada yang rela duduk di kursi. Karena kalau mau dirujuk ke tempat juga penuh sehingga rela dirawat menggunakan kursi sekitar 3 pasien,” katanya.
Taslim mengatakan bahwa Adapun terkait insentif dokter yang dibayarkan Pemerintah setiap triwulan atau 3 bulan sekali, para dokter berharap dibayarkan setiap bulannya.
“Ini supaya bisa ditindaklanjuti, termasuk insentif para dokter spesialis ini cukup mengganggu karena maunya mereka itu per bulan karena mereka ini adalah ee pejuang-pejuang kemanusiaan yang memang harus diperhatikan,” tegas Taslim.
Kemudian, Anggota Komisi I DPRD Kota Sorong yang juga adalah Ketua DPW PAN Papua Barat Daya, Syafruddin Sabonnama, menambahkan bahwa persoalan yang ada pada RSUD Sele Be Solu akan diteruskan kepada pimpinan DPRD dan pihaknya akan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Pj. wali Kota Sorong dan juga Pj. gubernur Provinsi Papua Barat Daya.
“Karena bagaimanapun juga ibukota provinsi itu berada di Kota Sorong sehingga semua dengan besar hati ambil bagian, dalam upaya memastikan bahwa rumah sakit adalah tempat di mana masyarakat dilayani dengan prima,” tegasnya.
Kunjungan ini, menurut Sabonnama adalah penting karena dari pihaknya bisa mendapatkan Benang Merah persoalan-persoalan yang dialami, baik dokter dan tenaga medis lainnya juga pasien.
“Kami meyakini bahwa pihak pemerintah daerah juga rumah sakit terus berupaya, untuk melakukan terobosan-terobosan yang konstruktif demi mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Sele Be Solu Kota Sorong, Susi Djitmau mengatakan bahwa memang ada beberapa pasien yang dirawat hanya menggunakan kursi. Hal tersebut karena kapasitas di IGD sesuai aturan hanya 10 tempat tidur. Sedangkan di IGD RSUD Sele Be Solu telah penuh. Karena pasien masuk bersamaan.
“Saat ini di IGD ada 10 pasien. Nah, ada pasien yang duduk di kursi seharusnya itu kami menolak karena tempat tidur tindakan itu penuh tetapi karena alasan kemanusiaan. Rata-rata saya perhatikan teman-teman dokter IGD kalau pasien itu masih bisa duduk, masih bisa kami akan upayakan untuk pasang infus di tempat duduk,” jelasnya.
“Tapi kalau posisi pasien itu tidak bisa duduk, kalau tempat tidur itu penuh akhirnya kami harus merujuk. Nah, fakta seperti itu. Sehingga hari ini ada kunjungan bisa dilihat keadaan kita dan beban kerja teman-teman dokter di IGD,” ungkapnya.
Ia menambahkan terkait antrian online saat ini pihak manajemennya sedang berproses. “Kemenkes sudah memberikan sistem informasi rumah sakit yang versi 2, sedang berproses,” pungkasnya.(zia)
