AIMAS – Pemerintah Kabupaten Sorong konsisten dalam upaya mencari solusi terbaik dalam pengentasan buta aksara dan penekanan stunting yang akan berujung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut digagas dalam Forum Group Discussion (FGD) Kajian Pendidikan Buta Aksara yang digelar atas kerjasama dengan para akademisi dari Universitas Nani Bili Nusantara (UNBN), Rabu (17/5).
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Baperlitbang) Kabupaten Sorong, melalui Kepala Bidang Peneletian Pengembangan Pendataan dan Pelaporan, Yohanes Laba Maran, S.Fil, M.Si mengatakan, kegiatan FGD penting dilakukan karena pengentasan buta aksara dan stunting menjadi substansi dari program strategis nasional.
Di samping itu, kedua isu tersebut juga merupakan program strategis yang dilakukan PJ Bupati Sorong, Yan Piet Moso, S.Sos, MM, M.AP. Oleh karenanya dari segi perencanaan perlu dilkukan proses kajian untuk mengetahui benang merah atau benang kusut yang ada dalam implementasi dua isu tersebut nantinya.
Selain melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, kegiatan tersebut juga melibatkan beberapa akademisi dari Universitas Nani Bili. Keterlibatan akademisi juga menjadi garda terdepan sebagai pemberi kajian secara akademis.
“Sehingga dengan demikian maka proses perencanaan kita itu berbasis data dan fakta dari fokus masalah yang ada di masyarakat. Bukan berdasarkan keinginan pribadi belaka,” ujar Yohanes Laba Maran.
Ia menyebutkan, output dari ini adalah dokumen kajian bidang kesehatan khusus stunting dan dokumen hasil kajian pendidikan buta aksara dengan lokus studi yang terbatas sesuai dengan lokus studi peneliti. Dimana lokus studi peneliti meliputi beberapa distrik, diantaranya Distrik Aimas, Mariat, Mayamuk, Klamono, Salawati dan Sayosa.
“Kami telah membentuk kelompok kerja (Pokja) percepatan penurunan stunting yang juga telah melakukan pembagian tugas sesuai dengan 8 aksi konvergensi penurunan stunting. Dimana semua OPD yang terlibat disasarkan dengan anggaran yang akan melaksanakan sesuai dengan tupoksi mereka. Aksi ini juga terus menjadi konsentrasi kami baik dari segi perjalanan dan penganggaran dan juga arah kebijakan dari bapak PJ Bupati ke depan,” terangnya.
Namun, diakui Yohanes, seiring berjalannya berbagai upaya yang selama ini telah dilakukan sebagai solusi dua permasalahan tersebut, ada beberapa kendala yang dihadapi. Sebab untuk merubah paradigma perilaku dan mindset seseorang memang butuh proses.
“Maka kita juga perlu melakukan kajian ini sehingga menjadi bahan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan dan diimplementasikan oleh OPD. Apakah sudah sesuai dengan kondisi eksisting di masyarakat atau belum. Sehingga penelitian inilah yang nanti melahirkan solusi dan memberikan alternatif pikiran untuk kami di Baperlitbang. Khususnya pada bidang perencanaan khususnya dalam dua masalah ini,” pungkasnya. (ayu)
