Gazam Siap Pimpin Demo Jika Tidak Ada Solusi
SORONG-Menyayangkan sikap Pemerintah Kota Sorong yang sampai saat ini belum membayar Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, membuat anggota DPR Papua Barat, Abdullah Gazam angkat bicara. Bahkan Ia mengaku siap memimpin demo jika tidak ada solusi dalam penyelesaian TPP,
Kepada Radar Sorong, Abdullah Gazam mengakui turut merasa prihatin dan kecewa setelah mendengar aspirasi yang disampaikan oleh beberapa perwakilan pegawai Pemkot Sorong pada Jum’at (10/6).
”Kasihan mereka ini tidak meminta lebih hanya sekedar menuntut hak mereka sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 maupun Permendagri Nomor 27 tahun 2021 maupun Surat Edaran Mendagri tahun 2020 dan regulasi lainnya yang mengatur soal itu,”jelasnya, kemarin.
Lebih lanjut , Abdullah Gazam, Ketua Komisi I DPR Papua Barat mengatakan bahwa memang dalam Peraturan Pemerintah (PP/12/2019) pada pasal 58 jelas menerangkan bahwa pembayaran TPP itu tergantung kondisi keuangan daerah. Nah, disinilah cela Pemerintah Daerah dengan berbagai alibi untuk tidak membayarkan tunjangan tersebut dengan alasan tidak ada uang.
”Tapi secara etika dan moral kita sebagai manusia mestinya harus tetap melaksanakan pembayaran TPP walaupun tidak sepenuhnya yang penting ada yang dibayarkan. Karena itu akan sangat berarti bagi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan mereka yang sudah sekian lama mengabdikan dirinya untuk kota ini,”tandas Gazam.
Wakil rakyat dari PKB ini meniliai tuntutan pegawai juga bukan tanpa alasan karena ada regulasinya. Namun juga berkaitan dengan janji Walikota Sorong dalam beberapa kesempatan beliau bicara. Dan, saat ada pertemuan Walikota Sorong bersama DPRD Kota Sorong beberapa waktu lalu yang pada kesepakatannya siap dibayarkan.
”Akan tetapi sampai dengan saat ini tak kunjung ada solusinya, Itulah sebabnya mereka menagih janji tersebut. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa mereka hanya ingin menuntut hak mereka sebagaimana tertuang dalam regulasi UU yang ada,”terangnya dengan nada kesal.
Kalau ini direalisasikan maka tentu sebagai hadiah terindah dari Wali Kota Drs Ec Lambert Jitmau, MM kepada pegawai sebelum orang nomor 1 di Kota Sorong melepaskan jabatannya, agar kiranya berkesan baik ketika tidak lagi menjabat. Tetapi jika itu tidak dilakukan maka akan menjadi preseden buruk bagi Pemerintah Kota Sorong terutama Senjadi kado dan mimpi buruk Wali kota setelah meletakkan jabatannya pada Agustus mendatag.
”Sudah pasti persoalan ini akan terus diingat dan dikenang buruk oleh 5.000 lebih pegawai Kota Sorong sepanjang karir mereka dibawa kepemimpinan Walikota Sorong saat ini,”ujar Gazam.
Untuk merespon apa yang menjadi harapan dari pegawai Kota Sorong maka Senin (13/6), Ia bersama beberapa rekan anggota dewan akan berkunjung ke kantor Walikota dan berharap bisa bertemu dengan Lambert Jitmau untuk membicarakan mencarikan solusi atas TPP yang belum dibayarkan tersebut.
”Tetapi jika menemui jalan buntu maka tidak ada pilihan lain saya siap berdiri di depan untuk memimpin demonstrasi mengepung Kantor Walikota Sorong,”tegas Ketua DPW PKB Papua Barat ini.
Gazam meminta maaf terkait pernyataannya yang cukup keras. Ini bukan masalah suka maupun tidak suka, namun ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak karena jeritan tangisan masyarakat menyesakkan dada, mengingat persoalan ini sudah terlalu lama di gantung.
”Jujur kebanyakan di antara mereka ini (PNS Pemkot) yang setiap bulannya harus berurusan dengan cicilan di bank, cicilan rumah tinggal, mana lagi memikirkan kebutuhan hidup mulai dari anak sekolah dan lain-lain, itu sebabnya TPP begitu berarti bagi mereka. Karena kalau harap gaji saja belum tentu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya,”pungkasnya seraya menambahkan kalau ingin kinerja pegawai maksimal maka kesejahteraan pegawai juga harus menjadi prioritas untuk diperhatikan. (juh)
