SORONG – Setelah melakukan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Hukum Adat (MHA) di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya dengan menggandeng akademis...
Kelly Kambu : Mekanisme Perizinan Investasi, Pertama-tama Harus Bertemu dan Mendapatkan Persetujuan dari Masyarakat Adat SORONG – Wilayah adat seluas 41.111,18 hektar yang diajukan oleh empat sub suk...
Kelly Kambu : Kami Dinas PPLH Dampingi dan Kawal Usulan Legalitas Hutan Adat SORONG – Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu,ST,MSi menga...
SORONG – Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu,ST,MSi mengharapkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Papua Barat Daya (...
Kelly : Pengakuan atas Masyarakat Hukum Adat Merupakan Syarat Pendahuluan Untuk Pengurusan Alih Status Hutan Negara Menjadi Hutan Adat SORONG – Dari enam daerah bawahan pemerintah provinsi Papua Barat...
