Pj Gubernur PBD Sampaikan Prioritas Kerja yang Telah Dilakukan kepada Wamendagri
SORONG – Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs. Muhammad Musa’ad, M.Si, menghadiri Rapat Koordinasi Dalam Rangka Konsolidasi Penyelengaraan Pemerintahan pada 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di Wilayah Papua, di Jakarta beberapa waktu lalu.
Diketahui, Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka konsolidasi penyelenggaraan pemerintahan pada 4 Daerah Otonom Baru/DOB Papua di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (30/5).
Rapat tersebut diikuti jajaran pemerintah daerah (Pemda) di 4 DOB wilayah Papua, Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dan sejumlah pejabat Kemendagri.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo mengatakan bahwa Dengan terbentuknya 4 DOB ini, juga terdapat tantangan dan tanggung jawab baru yang harus kita hadapi bersama. Kita harus memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan.
“Melalui rapat ini, kita dapat menyatukan pemikiran dan langkah kita untuk membangun fondasi awal yang kokoh dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pada 4 DOB Papua, sekaligus langkah antisipatif pasca-pemekaran pada daerah induk,” katanya.
Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs. Muhammad Musa’ad, M.Si, melalui Plt.Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat Daya, Irma Riyani Soelaiman, S.Sos, MM, kepada Radar Sorong, Rabu (31/5), mengatakan bahwa Setelah terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 9 Desember 2022, Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs.Muhammad Musa’ad,MSi telah melaksanakan Prioritas Kerja yaitu konsolidasi internal dan eksternal, Penataan Regulasi, Peletakan Dasar Pembangunan, Penyiapan Infrastruktur Pemerintah, Koordinasi P3D, Penataan Organisasi dan Kelembagaan yang efektif, Manajemen ASN, Persiapan Pemilihan MRP dan Anggota DPRP, Fasilitasi Penyelenggaran Pemilihan Umum.
Lanjutnya bahwa Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs.Muhammad Musa’ad,MSi dihadapan Menteri Dalam Negeri yang dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri didampingi Dirjen Otonomi Daerah, Anggota Komisi II DPRI, serta para Penjabat Gubernur Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Plh. Gubernur Papua saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan.
Diantaranya, Papua Barat Daya menempati urutan ke 2 se-Indonesia dalam hal presentase penyerapan APBD sampai dengan Mei 2023. Kemudian, Melakukan Manajemen ASN dengan jumlah OPD minimal 22 OPD. Pelaksanaan Dana Hibah. Penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang APBD Provinsi. Pembentukan dan Pengisian Keanggotaan MRP.
Serta, Penyerahan aset dan dokumen. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penyiapan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ia menambahkan bahwa Pj Gubernur PBD didampingi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum,Drs.Yakob Kareth,M.Si. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Septinus Lobat,SH,MAP. Kepala Bapperinda PBD,Rahman S.STP.M.SI. Dan Karo Pemerintahan dan staf, Anhar Akib Kadar.S.STP.(zia)
