SORONG– Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad meresmikan Sekretariat Presidium Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, serta Yayasan Yosmer, dan Laskar Muda Presidium Provinsi Papua Barat Daya, pada Jumat (17/11) malam di Jalan Jenderal Sudirman.
Pj Gubernur PBD Mohammad Musa’ad mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mendustakan Presidium yang memiliki andil besar dalam pembentukan atau lahirnya Provinsi Papua Barat Daya.
“Perjuangan ini tidak selesai ketika undang-undang itu ditetapkan. Perjuangan di depan masih panjang, perjuangan di depan masih besar dan butuh energi yang lebih besar,” tegasnya.
Sehingga, hari ini kata Pj Gubernur bahwa perjuangan memang harus terorganisir dan lebih terstruktur, karena telah ada yayasannya.
“Saya mengajak kita semua, terutama saudara saya, kemudian om saya, kakak saya, dan adik saya, maupun di Yayasan Yosmer, kita bersinergi dengan pemerintah dan bekerja sama,” ujarnya.
Dikatakan juga bahwa Pemerintah bukan apa-apa tanpa dukungan masyarakat.
“Pemerintah itu sebagai pengemudi saja, tapi mesinnya adalah masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Presidium, Yosafat Kambu menyampaikan ucapan terima kasih atas peresmian Sekretariat tersebut.
Ia juga meminta Pj Gubernur Papua Barat Daya, harus memperhatikan Sekretariat Presidium Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Yayasan Yosmer dan Laskar Muda Presidium Provinsi Papua Barat Daya
Dikatakan bahwa Kantor Presidium harus ditetapkan dalam perda provinsi agar menjadi perhatian masyarakat. Dengan begitu, masyarakat merasa menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat Daya yang telah terbentuk.
“Kantor Presidium ditetapkan dalam perda provinsi supaya menjadi perhatian untuk kami masyarakat. Agar kami merasa juga bagian dari Provinsi Papua Barat Daya atas pemekaran yang sudah terbentuk,” ungkapnya.
Dikatakan Acara peresmian ini juga merupakan agenda penting yang menjadi momentum untuk merangkul semua komponen masyarakat yang berjuang untuk Provinsi Papua Barat Daya.
“Dan kami berharap pada tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai ulang tahun lahirnya Provinsi Papua Barat Daya,” harapnya.
Ia juga berharap agar status Presidium menjadi perhatian pemerintah. Hal ini agar Presidium juga dimasukkan dalam penetapan anggaran.
“Perjuangan selama 17 tahun tidak mudah, dan bukan waktu yang tepat untuk memperjuangkan Provinsi Papua Barat Daya,” pungkasnya.(zia)
