Pj Wali Kota : Peran Pengawas Pemilu Sangat Strategis untuk Mewujudkan Pemilu yang Jujur dan Adil
SORONG – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sorong, Muhammad Nasir Sukunwatan mengatakan, berdasarkan indeks kerawanan pemilu, Provinsi Papua Barat secara khusus Kota Sorong termasuk yang cukup tinggi, berdasarkan hitungan Bawaslu RI bahwa Papua Barat masih kategori zona merah.
“Ini ditemukan paling banyak di oknum ASN yang terlibat langsung politik praktis, dan juga money politic. Langkah-langkah yang kita sudah lakukan di Kota Sorong, kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk terus memberikan sosialisasi mengenai dampak dari pelanggaran-pelanggaran yang apabila ada oknum-oknum ASN yang mencoba untuk berani berpolitik praktis,” kata Nasir kepada wartawan usai melantik dan mengambil sumpah/janji 30 anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat distrik se-Kota Sorong, Sabtu (29/10).
Dikatakannya, usai pelantikan Panwaslu Distrik, dilanjutkan dengan pelaksanaan bimtek agar Panwaslu Distrik bisa menerima atau menguasai materi yang menjadi tugas-tugas pokoknya, mengingat saat ini tahapan pemilihan umum sudah memasuki pada proses verifikasi keanggotaan partai politik. “Dari KPU juga sudah menyiapkan materinya berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024, kemudian ada juga dengan proses pengawasan di Bawaslu. Alat-alat kerja apa saja yang perlu teman-teman Panwaslu Distrik ketahui dalam proses melakukan pengawasan di lapangan nanti,” jelasnya.
Selain anggota Panwaslu Distrik, ada juga sekretaris distrik yang pihaknya telah lakukan perekrutan beberapa waktu lalu. “Jadi ada 10 anggota sekretaris distrik, tugas mereka membantu kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dari teman-teman Panwaslu Tingkat Distrik,” imbuhnya. Terkait pemilihan umum legislative maupun pemilihan kepala daerah yang akan dilangsungkan tahun 2024 mendatang, Ketua Bawaslu Kota Sorong menghimbau kepada para bakal calon yang ingin maju dalam kontestasi pemilihan legislative maupun pemilihan kepala daerah, agar menahan diri dulu. “Sabar-sabar dulu, sehingga mengikuti proses tahapan di Pemilu 2024,” himbaunya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Sorong, George Yarangga,A.Pi.MM atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Sorong mengucapkan selamat atas amanah serta tugas dan tanggung jawab yang diberikan sebagai Panwaslu Tingkat Distrik di Kota Sorong, semoga menjalankan tugas secara independen demi suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024. “Perhelatan pesta demokrasi untuk seluruh Indonesia ini tentunya akan berada di bawah pengawasan bapak/ibu sekalian yang baru saja dilantik. Sebagai pemerintah, tentunya memberikan dorongan dan dukungan penuh atas pelaksanaan tugas yang dilakukan. Namun kami sangat mengharapkan agar lakukan koordinasi baik bersama pemerintah daerah agar pesta rakyat pada tahun 2024 mendatang dapat berjalan dengan tertib aman dan damai,” ujarnya.
Untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Pj Wali Kota Sorong menilai kehadiran pengawas pemilu menjadi sangat strategis. Pengawas pemilu baik Bawaslu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, tingkat distrik, hingga pengawas TPS, adalah lembaga yang memastikan pemilu sebagai cerminan kedaulatan di tangan rakyat. “Tentu di setiap lembaga pengawasan ini memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang berbeda-beda. Akan tetapi semua berperan menghadirkan pemilu yang berkualitas, yang akan menghasilakan pemimpin dan wakil rakyat terbaik di setiap tingkatnya. Karena itu, jangan sampai pemilu ini dicederai dengan tindakan yang tidak demokratis, tindakan yang tidak jujur, apalagi tindakan yang curang. Untuk mencegah semua tindakan yang tidak bertanggungjawab tersebut, pengawas pemilu berada di garda terdepan,” pungkasnya.
BPKP Papua Barat Petakan Resiko Pemilu 2024
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat telah melakukan pemetaan resiko Pemilu 2024 mendatang. Kepala BPKP Papua Barat, Zainuri mengatakan pemetaan resiko agar tidak ada kejadian yang berpotensi mengancam keberlangsungan Pemilu 2024. “Kita telah melakukan pemetaan resiko. Setelah mendapat pemetaan resiko tersebut, kita sampaikan ke masing-maasing KPU pada kabupaten kota se-Papua Barat sehingga pada saat pelaksanaan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya baru-baru ini.
Ia menyebutkan bahwa tahun 2023 sudah masuk dalam tahun politik. BPKP Papua Barat akan turun langsung untuk melakukan pengawasan persiapan pemilu tersebut mulai dari pengadaan logistik dan segala macam, kemudian pendistribusiannya. “Pusat pasti akan mengintruksikan itu,” sebutnya.
Ia menjelaskan pemetaan resiko misalnya kegagalan KPU dalam sosialisasi kepada masyarakat. Upaya mengurangi kegagalan tersebut, KPU harus mempersiapkan apa yang dilakukan di tahun 2023 jelang pemilu 2024. Selain itu, ada pula resiko terkait pengeluaran belanja yang tidak ada atau fiktif. Hal tersebut telah disampaikan oleh BPKP. “Jangan sampai pas tahun depan KPU buru-buru dan membuat belanja fiktif. Itu banyak kejadian bukan hanya di Papua Barat, di luar juga banyak,” ucap Zainuri. Zainuri menuturkan pihaknya telah membicarakan hal tersebut terkait manajemen resiko dengan KPU kabupaten kota se-Papua Barat. “Tim kita sudah turun, supaya jaga-jaga dulu. Kalau sudah diinformasikan di awal dan nanti KPU tetap tidak melaksanakan maka resiko tanggung sendiri,” tuturnya. “Tahun depan akan kita periksa apakah yang kita sarankan terkait dengan resiko-resiko sudah ditindaklanjuti atau belum. Kita lakukan secara bertahap. Sekarang kita ingatkan terlebih dahulu dan kemudian pelaksanaan kita lakukan pengawasan,” katanya menambahkan. Zainuri mengakui bahwa belum ada penentuan waktu pengawasan, namun nomenklaturnya sudah ada. Kemungkinan pertengahan tahun 2023 sudah mulai pengawasan. (zia/bw)
