Wamendagri : Daerah Bawahan PBD Kita Usulkan 150 ASN
SORONG – Untuk mengisi struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Provinsi Papua Barat Daya membutuhkan 1.053 ASN dari Papua Barat. Karena itu, masing-masing kabupaten/kota daerah bawahan PBD harus mengusulkan 150 nama-nama ASN untuk dialihkan menjadi ASN Pemprov PBD, sehingga totalnya 900 ASN yang telah tersedia.
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo,SH,MH mengungkapkan bahwa 12 poin agenda utama kesiapan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya yang menjadi tugas pengawalan daerah otonomi baru Papua Barat Daya oleh Kementerian Dalam Negeri, poin kedua mengawal pembentukan perangkat daerah dan manajemen ASN yang wajib dibentuk oleh Pj Gubernur paling lama 3 bulan dan manajemen ASN paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Komposisi kebutuhan awal ASN mengisi struktur organisasi perangkat daerah, yang mana perangkat daerah untuk satu provinsi minimal 22 OPD, dan 3 urusan dalam satu dinas (OPD) sesuai perumpunan.
Menurutnya, jumlah ASN yang mengisi struktur untuk satu provinsi adalah 1.053 yang dirincikan dari jumlah jabatan tinggi madya 1 orang, jabatan tinggi pratama 33 orang, jabatan administrator 108 orang, jabatan pengawas 297 orang, jabatan pelaksana 614 orang. Untuk usulan jumlah ASN kabupaten/kota yang berada di wilayah bawahan yakni Kota Sorong 150 orang, Kabupaten Sorong 150 orang, Kabupaten Sorong Selatan 150 orang, Kabupaten Tambrauw 150 orang, Kabupaten Maybrat 150 orang, dan Kabupaten Raja Ampat 150 orang.
“Nah kita harapkan dengan pengalihan ASN sampai dengan hari ini, tapi kita belum mendapatkan dokumen secara tertulis dari para bupati/wali kota yang ada di wilayah Papua Barat Daya di provinsi yang baru. Yang mana masing-masing Kabupaten/Kota itu menyerahkan ASN kurang lebih sekitar 150 ya,” ungkapnya. “Jadi total yang tersedia itu 900 dari 1.053 personil yang kita butuhkan di provinsi yang baru” sambungnya.
Wamendagri yang murah senyum ini melanjutkan, dari total 1.053 ASN yang dibutuhkan PBD, yang ada baru 900 ASN. “900 itupun datanya belum ada sama kami. Karena itu, dengan kehadiran bapak-bapak bupati/ wali kota agar membantu kami untuk mempercepat menyusun semua organisasi perangkat daerah,” tandasnya.
Untuk mempercepat penyusunan Organisasi Perangkat Daerah dan data-data usulan ASN, John menyatakan pihaknya akan berada di Kota Sorong hingga seminggu kedepannya. “Staf kami akan tinggal di sini kurang lebih 1 minggu ke depan, untuk mengumpulkan data-data ini. Kami akan mempercepat menyusun semua perangkat dan ASN yang akan terhimpun data yang akan kita terima, supaya Pj Gubernur dilantik maka proses pelantikan pun juga bisa dilakukan,” jelasnya.
Sementara itu, poin kesembilan terkait pengalokasian hibah uang terhitung sejak pelantikan Pj Gubernur, Kota Sorong akan memberikan dana hibah Rp6 miliar, Kabupaten Sorong Rp5 miliar, Kabupaten Sorong Selatan Rp7 miliar, Kabupaten Tambrauw Rp4 miliar, Kabupaten Maybrat Rp3,5 miliar, dan Kabupaten Raja Ampat Rp10 miliar, sementara Provinsi Papua Barat Rp 5 miliar. “Anggaran juga sudah kita rencanakan dari Provinsi Papua Barat Rp5 miliar di tahun 2022 untuk mendukung operasional Papua Barat Daya,” kata Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. (zia)
