SORONG — Antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Sorong ini dipicu oleh maraknya penyebaran informasi bohong (hoaks) di media sosial. Informasi tak bertanggung jawab tersebut mengklaim adanya pemeriksaan pajak STNK kendaraan di SPBU, di mana kendaraan yang menunggak pajak tidak akan dilayani serta langsung ditilang di tempat.
“Kabar burung” itu memicu kepanikan warga (panic buying) hingga rela mengantre berjam-jam karena khawatir tak mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh oknum pengecer BBM di pinggir jalan yang menaikkan harga secara drastis, seperti BBM jenis Pertalite yang melonjak dari harga normal eceran Rp15.000 menjadi Rp30.000 per liter. Sementara di SPBU stok BBM aman dan harga malah turun sejak awal Agustus.
Menanggapi keresahan warga, jajaran DPRD Kota Sorong bersama Tim Patroli Direktorat Samapta Polda Papua Barat Daya bergerak cepat melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengawasan langsung ke sejumlah SPBU di Kota Sorong.
DPR Kota Sorong: “Isu Pajak STNK Numpang di SPBU Itu Hoaks!”
Di tengah antrean warga, perwakilan DPRD Kota Sorong menegaskan bahwa kabar yang beredar di masyarakat mengenai sweeping pajak STNK sebagai syarat pengisian BBM subsidi adalah tidak benar.
“Kami dari DPR Kota mengantisipasi masalah yang terjadi seperti ini. Hal yang perlu diketahui, kita sudah konfirmasi dengan Pertamina Sorong bahwa stok BBM di Kota Sorong tidak ada masalah, tidak ada kelangkaan! Informasi di media sosial bahwa ada sweeping STNK di depan SPBU, jika mati ditilang dan tidak dilayani BBM subsidi, itu tidak benar! Itu hoaks,” tegas perwakilan DPRD Kota Sorong saat memberikan imbauan langsung kepada warga di SPBU km 9, Senin (3/8/2026).
Pihak DPRD juga menambahkan bahwa jika ada kebijakan atau penertiban dari instansi seperti Samsat maupun Kepolisian, mekanisme yang benar adalah melalui sosialisasi resmi terlebih dahulu, bukan penindakan mendadak di area pengisian BBM.
Polisi juga Lakukan Patroli dan Antisipasi Oknum Penimbun
Guna menjaga kondusivitas, Direktorat Samapta Polda Papua Barat Daya menerjunkan personel untuk memantau situasi di lapangan.
Kanit 1 Rajawali Dit Samapta Polda Papua Barat Daya, Ipda Surtin, menegaskan pihaknya memantau langsung kondisi di setiap SPBU.
“Sesuai perintah Bapak Kapolda Papua Barat Daya melalui Dir Samapta, kami merespons keresahan masyarakat. Stok BBM sebenarnya sangat banyak. Kami mengimbau masyarakat tidak panik. Kami juga menegaskan, jika ada oknum yang memanfaatkan situasi panik ini untuk mengambil keuntungan berlebih atau menjual di atas harga wajar, akan kami tindak tegas,” kata Ipda Surtin.
Warga Juga Keluhkan Praktik “Tap-Tap” BBM Ilegal
Di sisi lain, warga Kota Sorong yang mengantre berharap aparat penegak hukum dan pihak Pertamina tidak hanya fokus pada penyebaran hoaks, tetapi juga menindak tegas praktik tap-tap (pengisian BBM subsidi secara berulang/pelangsiran) yang diduga kuat turut memperpanjang antrean di SPBU.
Sitorus, salah seorang warga yang ditemui saat mengantre, menyampaikan keluhannya terkait pengisian BBM berulang oleh oknum tertentu yang dinilai sangat mengganggu ketertiban umum.”Sangat memperlambat proses pengisian BBM kita kalau ada tap-tap itu. Kalau boleh mereka itu di malam hari saja. Kita tidak melarang mereka cari makan, tapi jangan sampai menghalangi kita dari pagi sampai sore begini. Tolong ditertibkan karena itu memperlambat proses,”kata Sitorus.
Pertamina Pastikan Pasokan Aman, Minta Masyarakat Tidak Panik
Sales Branch Manager Retail Papua Barat 1 PT Pertamina Patra Niaga, Yunus Muharrahman, membeberkan bahwa stok BBM di Fuel Terminal Sorong dalam posisi sangat aman untuk seluruh jenis produk.
“Kami menyampaikan bahwa stock yang ada di fuel terminal kami di PT Pertamina Patra Niaga dalam kondisi aman. Untuk jenis Pertalite, Biosolar, Pertamax, Pertamina Dex, Dexlite, hingga minyak tanah semua aman. Pengiriman dari depot terus kita mobilisasi 24 jam untuk menormalisasi pasokan akibat lonjakan konsumsi ini,” kata Yunus.
Yunus menegaskan tidak ada kaitan antara pembayaran pajak kendaraan dengan pembelian BBM subsidi. Pertamina mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan normal tanpa perlu panik.
Dia menambahkan bahwa penyaluran BBM subsidi wajib menggunakan QR Code yang sesuai dengan fisik kendaraan dan melarang keras aksi pelangsiran karena hal itu merampas hak masyarakat luas.(zia)
