Wamendagri : Lakukan Uji Publik Kemudian Serahkan Usulan kepada Kemendagri
SORONG-Setelah melalui tahapan pleno, Panitia seleksi (Pansel) akhirnya menyerahkan nama-nama calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya kepada Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs.Muhammad Musa’ad, M.Si Sabtu (17/6) di Ruang Rapat Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.
Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota MRP PBD, Hanike Monim mengatakan, penyerahan hasil pleno calon anggota MRP PBD kepada Pj Gubernur PBD merupakan tahapan akhir proses pemilihan.
“Apapun yang dihasilkan merupakan hasil musyawarah dan pertimbangan dari panitia berdasarkan peraturan. Kami sudah tetapkan dan tidak akan merubah keputusan panitia. Yang kami serahkan adalah berita acara penetapan calon terpilih anggota MRP PBD 2023-2024,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs.Muhammad Musa’ad, M.Si mengatakan bahwa Tugas pemerintah provinsi setelah menerima hasil dari pansel dan panitia pengawas, maka selanjutnya akan melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan semua proses berjalan sesuai prosedural dan taat asas.
“Pemerintah, berterima kasih kepada pansel dan masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi dan keluhannya. Dimana hal tersebut menjadi penting, karena menjadi dasar bagi Pemprov untuk melakukan verifikasi dan validasi sebelum diteruskan ke Presiden melalui Mendagri,” ungkapnya.
“Oleh karena itu, saya menyampaikan kepada semua pihak sabar dan menunggu, ini belum final dan masih dalam proses. Tahapan masih berjalan, di divisi ada tahapan verifikasi dan validasi begitu juga ditingkat pusat,” sambungnya.
Pj Gubernur PBD mengatakan bahwa jangan berandai-andai dan berasumsi, jangan mendiskreditkan sebelum proses final. Bukan tidak mungkin yang sudah lolos dari panitia tidak bisa berubah. Karena penelitian dan pencermatan dilakukan bertingkat-tingkat.
“Karena provinsi baru, kita ingin yang duduk di MRP adalah yang terbaik. Kepada semua calon untuk percayakan hasil kepada pemerintah, karena akan diajukan ke tingkat pusat untuk di koreksi,” katanya.
Menurutnya, MRP Ini bukan satu-satunya jalan untuk berkontribusi membangun Papua Barat Saya. Kita masih butuh kontribusi dan pemikiran dari semua pihak agar provinsi ini bisa lebih maju kedepan.
“Kalau ada yang belum bisa masuk di MRP, berarti ada rencana lain yang Tuhan berikan untuk kita. Masih banyak jalan dan ruang lain, untuk berjuang dan berkontribusi membangun Provinsi Papua Barat Daya, pungkasnya.
Kemudian, Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, S.H.MH menegaskan bahwa semua usulan seleksi Calon Anggota Majelis Rakyat Papua dikembalikan ke daerah masing-masing untuk dilakukan uji publik agar masyarakat yang menilai mana yang terbaik untuk daerahnya.
“Terkait dengan seleksi Calon Anggota Majelis Rakyat Papua bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah melihat beberapa perkembangan. Dan kita dalam rapat telah memutuskan untuk mengembalikan semua usulan yang disampaikan kepada kementerian dalam negeri karena tidak melalui uji publik. Sehingga harus dilakukan uji publik dulu, baru disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” tegasnya.
“Saya pesan untuk bapak Pj Gubernur yang memberi surat kepada timsel untuk menyeleksi kiranya dapat mempertimbangkan suku adat. Memberikan akses kepada mereka sehingga mereka ada di dalam lembaga ini (MRP) untuk memperjuangkan bersama-sama membangun tanah ini lebih baik,” pungkasnya.(zia)
