Apolo Safanpo Pj Gubernur Papua Selatan, Pj Gubernur Papua Tengah Dipercayakan kepada Ribka Haluk
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik tiga orang Penjabat (Pj) Gubernur untuk tiga provinsi baru di Papua. Pelantikan digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022), pelantikan diawali pembacaan Keppres nomor 115/P tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur. Tiga pj gubernur yang dilantik yakni Nikolaus Kondomo sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan,.Apolo Safanpo sebagai Pj Gubernur Papua Selatan, dan Ribka Haluk sebagai Pj Gubernur Papua Tengah.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo merupakan seorang jaksa. Sebelum ditunjuk sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan, dia bertugas sebagai Staf Ahli bidang Hubungan Antarlembaga dan Kerja Sama Internasional Kejaksaan Agung RI. Nikolaus meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan Magister Hukum dari Universitas Cenderawasih. Nikolaus pernah menduduki sejumlah jabatan di Kejaksaan, diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Fak-fak pada 2007, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua pada 2012, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman pada 2014, Asisten Pengawasan Kejati Jatim pada 2015, Koordinator di Kejagung Datun: Jam Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung RI pada 2017, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada 2018, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua pada 2019, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan. Pria kelahiran 24 April 1975 itu juga pernah menjadi akademisi di Universitas Cenderawasih. Dia sempat menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih pada 2003-2005. Dia kemudian menjabat sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih pada 2005 hingga 2012. Selanjutnya, Apolo Safanpo menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih pada 2012 hingga 2017. Apolo Safanpo menempuh pendidikan S1 di Teknik Sipil UNS Solo. Dia kemudian melanjutkan S2 Teknik Lingkungan di ITS Surabaya dan meraih doktor di Teknik Sipil Undip Semarang.
Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk merupakan Staf Ahli Mendagri bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Wanita kelahiran 10 Januari 1971 ini juga pernah dua kali menjadi Pj Bupati. Ribka menempuh pendidikan S1 di Universitas Cenderawasih. Dia melanjutkan pendidikan magister Ilmu Administrasi di Universitas Garut dan meraih doktor Ilmu Manajemen di Universitas Cenderawasih. Ribka pernah menduduki sejumlah jabatan sebelum menjadi Pj Gubernur Papua Tengah, diantaranya Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Jayawijaya pada 2010, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Jayawijaya pada 2011, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua pada 2013, Kepala Kadis Sosial dan Permukiman Provinsi Papua pada 2014, Pj Bupati Kabupaten Mappi pada 2017 dan Pj Bupati Kabupaten Yalimo pada 2021.
Pelantikan tiga Pj Gubernur DOB Papua digelar di Lapangan Plaza, Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (11/11/2022) pagi. Terlihat jejeran karangan bunga di sekitar Kantor Kemendagri yang memberikan ucapan terhadap tiga Pj Gubernur tersebut. Dalam keppres yang dibacakan, mereka akan menjadi penjabat gubernur selama 1 tahun. Setelah pembacaan keppres, para penjabat gubernur mengucapkan sumpah dan janji jabatan. “Bersediakah Saudara-saudara mengucapkan sumpah atau janji sesuai agama masing-masing?” ujar Tito memandu pembacaan sumpah dan janji, seperti dikutip dari detikcom, Jumat (11/11/2022). Setelah pengambilan sumpah dan janji, para penjabat gubernur menandatangani berita acara sumpah dan janji serta pakta integritas.
Peresmian dan pelantikan para Pj tiga Gubernur DOB baru itu dilaksanakan kurang dari empat bulan setelah tiga undang-undang (UU) terkait pembentukan tiga provinsi DOB itu diundangkan pada 25 Juli 2022. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan ketiga UU tersebut yang menggariskan proses peresmian masing-masing DOB dan pelantikan para Pj Gubernurnya dilakukan paling lama enam bulan sejak UU diundangkan. Beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan para Pj baru itu antara lain melakukan pembentukan dan pengisian perangkat daerah, memfasilitasi pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) maupun memfasilitasi pemilihan gubernur/wakil gubernur dan DPR pertama kali di tiap provinsi. (ain/dwia/haf/detikcom)
