Lambert Jitmau : Terlambat Dibayarkan Karena Perubahan Transisi Sistem Tata Kelola Keuangan
SORONG – Puluhan tenaga kesehatan (nakes) Kota Sorong mendatangi Kantor Wali Kota Sorong untuk menemui langsung Wali Kota Sorong, Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM, Selasa (24/5). Kedatangan para nakes guna mempertanyakan dan menuntut hak-hak mereka yang belum diterima. Perwakilan Perawat, Yani Tail kepada wartawan mengaku bahwa Pemerintah Kota Sorong belum membayarkan hak-hak mereka berupa TPP, Tunjangan Kinerja (Tukin) 50% dan insentif Covid-19 tahun 2021 juga belum terbayarkan.
”Kalau TPP yang belum itu tahun ini (2022), kemudian kalau Tukin 50% itu menurut Presiden Jokowi ada tambahan di gaji kita 50%, sementara yang insentif Covid-19 belum diterima untuk tahun 2021 kurang 2 bulan (November-Desember),” jelas Yani usai melakukan pertemuan dengan Wali Kota Sorong, Selasa (24/5).
Hasil pertemuan dengan Wali Kota, diakui Yani bahwa wali kota menjanjikan agar mereka kembali pada hari Senin (30/5). ”Beliau minta kembali lagi hari Senin bersama Bapak Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Keuangan. Jadi dijanjinya hari Senin, ya kita ikuti janji itu,” ucapnya.
Yani menyatakan bahwa Wali Kota Sorong mengakui sudah memerintahkan Dinas Kesehatan dan Bagian Keuangan untuk menyelesaikan hak-hak para nakes pada beberapa hari lalu. ”Beliau sudah perintahkan dari Minggu kemarin untuk membayar, hanya nanti kita hari Senin bertemu lagi,” ungkapnya.
Ditambahkanya, dari RS Sele Be Solu sebelumnya telah melakukan koordinasi terkait penyelesaian hak-hak nakes di RS tersebut, namun belum ada jawaban, sehingga mereka mendatangi Wali Kota Sorong untuk menanyakan secara langsung. ”Dari Rumah Sakit Sele Be Solu sudah teruskan, tapi belum ada jawaban. Makanya hari ini kami semua tenaga kesehatan datang. Semua dari tenaga kesehatan yang berasal dari rumah sakit dan Puskesmas,” pungkasnya.
Pantauan Radar Sorong, para nakes yang awalnya berkumpul di depan Kantor Wali Kota sekitar pukul 12.35 WIT, saat melihat Wali Kota berada di Lobby Kantor Wali Kota sekitar pukul 12.44 WIT, akhirnya para nakes langsung masuk menarik perhatian para pegawai di lingkup Pemerintahan Kota Sorong. Perwakilan para nakes kemudian diterima langsung Wali Kota Sorong. ”Mereka punya hak itu wajar tapi jangan datang ramai-ramai. Saran bapak itu mereka ada pimpinan, ada Kepala Dinas Kesehatan, ada Direktur Rumah Sakit, Kepala Puskesmas, orang yang saya percayakan untuk bantu saya dengan OPD terkait,” katanya. ”Kalau ada keperluan, secara berjenjang tidak apa-apa. Sampaikan kepada Direktur Rumah Sakit, Kepala Dinas Kesehatan,” sambungnya.
Menurutnya, hak-hak para nakes belum diselesaikan dikarenakan sistem pembayaran gaji ASN saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, butuh beradaptasi dan ketelitian. Keterlambatan pembayaran hak nakes disebabkan adanya perubahan transisi sistem tata kelola keuangan dari Sistem Informasi Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari pemerintah pusat. ”Tahun ini sistem pengelolaan keuangan daerah agak berbeda. Dulu ada SIMDA, kali ini tidak seperti dulu. Sehingga staf di keuangan yang bekerja betul-betul teliti mengikuti sesuai sistem pembayaran yang berlaku di tahun ini. Keterlambatan, untuk hak-hak mereka tetap dihargai. Mudah-mudahan Minggu depan sudah diselesaikan. Karena sebelum mereka datang, saya sudah perintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Bagian Keuangan untuk menyelesaikan,” ungkapnya. ”Kemarin (Minggu lalu) saya panggil Kepala Dinas Kesehatan, dan yang menangani gaji dan keuangan di Dinkes. Saya tanya honorer nakes. Kalau gaji dan lain-lain kan saya tidak perlu tanya, karena itu sudah otomatis. Informasi dari Kepala Dinas Kesehatan dan Kasubag Keuangan, kas mereka ada sekitar Rp 2 Miliar lebih. Saya perintahkan langsung tolong diperhatikan, proses supaya bayar mereka (nakes) punya hak,” tegas Lambert Jitmau. (zia)
