Kelly Kambu: Dampak Efisiensi Tidak Boleh Menyurutkan Inovasi dan Kolaborasi
SORONG – Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) rencananya di bulan April atau setidaknya tahun ini mendapat suntikan dana investasi melalui program FORCLIME-FC, dari salah satu NGO (mitra non pemerintah) asal negara Federasi Jerman senilai USD 1.126.780 atau setara Rp. 18.484.825.900.
Anggaran tersebut merupakan upaya investasi yang dirancang untuk membiayai program penangulangan emisi gas rumah kaca yang diakibatkan proses deforestasi dan degradasi hutan. Dan nilai investasi tersebut akan disalurkan melalui Direktur Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup RI dalam kurung waktu kontrak kerja selama tiga tahun (2025-2028)
Saat diwawancarai di salah satu hotel di Kota Sorong (11/3), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Julian Kelly Kambu, ST. M. Si menjelaskan bahwa, anggaran tersebut berumber dari salah satu perusahaan federal Jerman bernama Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), yang memberikan bantuan pembangunan dan layanan luar negeri. “Kami telah mendapat sinyal positif, bahwa anggaran tersebut telah ditandatangani berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,” ucap Kelly Kambu.
Lanjut dijelaskan bahwa saat ini pemerintah pusat dan daerah telah menerapkan efisiensi anggaran yang bersumber dari transfer pusat maupun APBD. Namun demikian tidak menyurutkan strategi Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) terus berinovasi membangun kolaborasi dengan lembaga mitra bukan pemerintah, (NGO) baik di dalam maupun luar negeri untuk mendatangkan sumber – sumber pembiayaan program pembangunan yang berdampak langsung kepada rakyat Papua Barat Daya.
“Kami punya mitra pembangunan yang cukup banyak, yang bisa mengakses kerja sama, kolaborasi dengan mereka. Kami punya program mereka punya uang salah satunya GIZ (Mitra Non Pemerintah) yang bergerak di bidang investasi penanggulangan emisi gas rumah kaca asal negara Federasi Jerman” tandanya sembari menambahkan dampak evisiensi angggaran tidak boleh mematahkan semangat dinas yang dipimpinnya untuk terus berinovasi.
Lebih lanjut dijelaskan, Program Hutan dan Iklim modul kerja sama finansial (FORCLIME FC) merupakan salah satu program yang berkontribusi pada Kebijakan Perubahan Iklim Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan (REDD+). Program FORCLIME FC dibangun berdasarkam kerja sama atara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Federasi Jerman yang bertujuan untuk melaksanakan strategi konservasi hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan (lestari) sehingga dicapai target penurunan emisi serta meningkatkan kondisi ekonomi, sosial masyarakat.
Dalam prakteknya, lanjut Kelly, masyarakat pribumi yang punya hutan adat, hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi yang akan dilibatkan langsung dalam pengelolaan pemanfaatan hutan. ” Jadi rakyat kita, pribumi tidak lagi sebagai subyek tetapi obyek pmbangunan, masyarakat yang mengelola, menjaga hutan demi kehidupan dan keseimbangan ekosistem kehidupan yang berkelanjutan” ucapnya.(ris)
