SORONG-Sebagai komitmen dalam pembangunan berkelanjutan di sektor kehutanan dan lingkungan di Papua Barat Daya, Country Director GIZ Indonesia Asean didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dan UPT KLHK meresmikan Kantor Forclime di Papua Barat Daya, Jumat (2/2).
Country Director GIZ Indonesia Asean, Martin Hansen, mengatakan atas nama GIZ Indonesia, dirinya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan semua pihak yang telah berkontribusi secara signifikan.
“Sehingga kerja sama kita dapat berjalan dengan baik,” katanya, Jumat (2/2).
Dikatakan Dukungan nyata ini telah diwujudkan, antara lain dalam bentuk penyediaan ruang kantor, yang tidak hanya menjadi tempat kerja, tetapi juga simbol komitmen bersama untuk pembangunan yang berkelanjutan.
“Penggunaan kantor baru yang diresmikan hari ini, dimulai pada bulan Februari dan akan berlanjut untuk periode 2025 hingga 2028 untuk Forclime Reloaded,” katanya.Pihaknya, kata Martin Hansen tentunya berharap bahwa sinergi dan kerja sama ini tidak hanya terbatas pada periode tersebut.
“Namun juga akan terus berlanjut dalam menjalankan misi pelestarian hutan dan lingkungan hidup serta pengendalian perubahan iklim di wilayah Tanah Papua,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa Saat ini GIZ Indonesia sedang menerapkan konsep baru dalam strateginya untuk mencapai target-target di masa depan.
“Berkaitan dengan hal tersebut, GIZ telah mengelompokkan unit-unit kerja ke dalam 5 klaster besar yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dalam mencapai hasil akhir yang dituju,” ungkapnya.
“Kelima klaster tersebut, yakni Energy Transition, Resilient Nature, Green Infrastructure, Special Assignments, dan ASEAN,” sambungnya.
Dijelaskan juga bahwa Program Forclime berada dalam klaster Resilient Nature. Klaster ini diharapkan dapat menjadi platform yang solid dalam mendukung program-program yang berfokus pada ketahanan alam dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Menurutnya, Kantor baru di Kota Sorong tidak hanya menjadi pusat kegiatan GIZ di Papua Barat Daya, tetapi juga merupakan tempat pertukaran pengetahuan, pembelajaran bersama, pemberdayaan masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan.
“Dengan kerja sama ini, kami berharap dapat mencapai target-target penting dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan di Papua Barat Daya,” pungkasnya.
Kemudian, Kepala Bidang KSDA Wilayah I Sorong, Hastoto mengatakan bahwa sebagaimana permohonan dari dinas lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan PBD untuk mendukung Program Forclime, BKSDA PBD memiliki salah satu aset berupa rumah negara golongan II yang sejak tahun 2020 sudah tidak digunakan tetapi tetap dilakukan perawatan.
“Sehingga dalam rangka optimalisasi barang milik negara. Kami melakukan proses pinjam pakai gedung tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan PBD yang selanjutnya nanti digunakan untuk mendukung Program Forclime di Provinsi PBD,” katanya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, melalui Kepala Dinas LHKP PBD Julian Kelly Kambu,ST.MSi menjelaskan seharusnya Forclime berada di Kantor LHKP PBD.
“Namun, karena ruang yang terbatas, dirinya menyurati BKSDA untuk meminjam satu ruangan. Alhamdulillah, Puji Tuhan ruangannya ada dan ini dibenahi untuk digunakan sebagai sekretariat Forclime, salah satu pembangunan untuk mendukung kami di sektor kehutanan,” ungkapnya.
Lanjutnya, Program Forclime adalah hubungan kerja sama antar negara Jerman dan Indonesia yang lebih fokus kepada sektor kehutanan dan lingkungan.”Ini sejalan dengan visi Pj Gubernur Papua Barat Daya bahwa misi ke 4 pengelolaan sumber daya alam dan penguatan kualitas lingkungan hidup,” katanya.
Dikatakan juga salah satunya sektor kehutanan bagaimana, agar mengelola kawasan-kawasan hutan ini dengan baik menjaga, kemudian menurunkan temperaturnya.
“Karena bumi sekarang ini tidak panas lagi tetapi sudah mendidih. Kita punya komitmen untuk mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Menurutnya, tempat tersebut untuk ruang berdiskusi bagaimana baiknya mengelola kawasan yang ada.
“Ruang ini bisa dimanfaatkan warga masyarakat, bisa konsep-konsep pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat itu tidak lagi menebang hutan, menebang kayu,” ujarnya.
Kelly berharap kehadiran ini memberikan nilai tambah kepada masyarakat untuk mendapat ilmu dan mendapat untung dari kehadiran mitra pembangunan di PBD.(zia)
