SORONG-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya bersam Pemerintah Kota Sorong melakukan rapat koordinasi master plan kawasan perkantoran Gubernur Papua Barat Daya.
Pj Mohammad Musa’ad ketika memimpin rapat, didampingi Pj Sekda PBD Edison Siagian.Dijelaskan bahwa rapat tersebut membahas tentang kawasan pusat pemerintahan termasuk master plan perkantoran.
“Rapat ini juga guna memastikan master plan pusat perkantoran,” ungkapnya.
Pj Gubernur meminta kepada instansi terkait menyurati pihak perusahaan Migas, dalam hal ini Petro Gas agar ada penyerahan aset jalan secara resmi.
Selain itu, pada rakor juga dihadiri SKK Migas yang mana membahas keberadaan sumur minyak pengeboran yang ada di lokasi pusat perkantoran Provinsi Papua Barat Daya.
Kemudian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Julian Kelly Kambu mengatakan bahwa telah melakukan pembahasan Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) rencana pembangunan kawasan perkantoran Gubernur Papua Barat Daya.
Kadis LHKP mengatakan bahwa dengan adanya pembahasan Andal, RKL dan RPL maka kajian mengenai dampak lingkungan telah memasuki tahap akhir.
“Dokumen ini akan segera dirampungkan dengan mempertimbangkan saran dan masukan serta narasi yang perlu diperbaiki. Sehingga ini menjadi dasar untuk kita membuat persetujuan lingkungan dengan menampilkan Andal yang ada,” katanya beberapa waktu lalu.
“Kemudian diberikan kepada Dinas PUPR agar segera ditindaklanjuti guna pembangunan kantor Gubernur dengan memperhatikan hal teknis pada kajian Andal,” sambungnya.
Dikatakannya bahwa, penyusunan Andal telah melalui tahapan dan mekanisme, yakni tahap konsultasi publik bersama masyarakat, kerangka acuan, analisa dampaknya, rencana pengelolaan dan pemantauan.
“Lokasi perkantoran gubernur ini akan menjadi sebuah kota terbaru yang ada dalam Ibukota Provinsi Papua Barat Daya, sekaligus menjadi daya tarik tujuan wisata,” pungkasnya.(zia)
