SORONG- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya kini berkantor di Kantor Bawaslu Kota Sorong yang terletak di jalan Basuki Rahmat, Km 12 depan Ex SMP Negeri 5 Sorong paska diresmikan oleh Devisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu RI, Dr. Herwyn Malonda, M.Pd.,M.H bersama Plh Sekjen Bawaslu RI La Bayoni dan Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs. Mohammad Musa’ad, Senin (9/1).
Devisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu RI, Dr. Herwyn Malonda, M.Pd.,M.H menjelaskan Kantor Bawaslu Provinsi Papya Barat Daya merupakan kantor persiapan, namun tidak menutup kemungkinan akan hadir kantor Bawaslu Papua Barat Daya yang permanen.
“Kita berharap kantor persiapan ini akan menjadi tempat berkumpul seluruh informasi Bawaslu terkait tugas pengawasan pemilu tahun 2024. Serta tempat pencari keadilan, agar persoalan diselesaikan di dalam kantor Bawaslu, bukan di luaran,”jelasnya.
Herwyn mengatakan oleh sebab itu, guna kelancaran dan perpanjangan tangan dari Bawaslu RI, maka ditugaskan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya ke Papua Barat Daya untuk melaksanakan tugas Bawaslu Papua Barat Daya. Oleh sebab itu, diharapkan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 nanti diperlukan kedewasaan berdemokrasi.
Plh Sekjen Bawaslu RI La Bayoni menambahkan Bawaslu RI pada tanggal 30 Desember 2022 mengeluarkan keputusan 456 tentang pemberian mandat pelaksanaan fungsi tugas wewenang dan kewajiban Bawaslu dalam pengawasan tahapan Pemilu tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya.
“Oleh sebab itu, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, mereka sekaligus ditugaskan untuk menjabat pada Provinsi Papua Barat Daya.
Sementara itu, untuk koordinator Sekertariat Bawaslu PBD adalag Sefnat Kareth, SH,”ungkapnya.
Kemudian, aktifitas kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi di daerah otonomi baru jelas membutuhkan anggaran. Namun, Bawaslu RI telah mengajukan anggaran tahun 2023, khususnya di 4 DOB ke Direktorat Jenderal anggaran kementerian keuangan yang terdiri dari anggaran operasional, anggaran reguler dan anggaran prioritas nasional.
Perlu diketahui, sambung La Bayoni seluruh DOB pastinya mengalami permasalahan yang sama yaitu kekurangan sarana prasarana, kekurangan pegawai dan kekurangan anggaran. Sehingga diharapkan, dengan kekurangan sarana-prasarana ini akan ditunjang oleh Pj. Gubernur PBD dan jajarannya.
“Disamping sarana prasarana kita juga membutuhkan pegawai untuk aktivitas kegiatan ini yang pertama kita membutuhkan kurang lebih 12 pegawai yang status PNS kemudian pegawai non PNS untuk kelancaran tugas-tugas yang akan kita laksanakan,”paparnya.
Sementara itu, Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs. Mohammad Musa’ad menuturkan Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu namun tanggung jawab bersama yakni Pemerintah dan juga masyarakat.
“Salah satu tugas saya juga adalah harus menyukseskan pemilu jadi tidak ada kata untuk tidak bersama-sama dengan Bawaslu mensukseskan pemilu, pasti kita akan berkolaborasi untuk mensukseskan Pemilu,”ungkapnya.
Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Ijie, ST sekaligus Plh Bawaslu Papua Barat Daya, mengatakan kedatangan Pj Gubernur Papua Barat sebagai bentuk keyakinan bahwa Pemerintah Provinsi PBD 100 persen mendukung penyelenggaraan pemilu di tahun 2024.
“Karena kami tidak membayangkan kehadiran ataupun dukungan yang luar biasa dari bapak PJ Gubernur, PJ bupati Kabupaten Sorong maupun para OPD serta masyarakat Provinsi Papua Barat Daya yang memberi dukungan yang luar biasa,”pungkasnya.(juh)
