Material Tidak Boleh Overload & Truk Wajib Tertutup
SORONG — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan kembali komitmen pengawasan terhadap pembangunan Pusat Perkantoran Pemprov Papua Barat Daya di Kilometer 16 Kota Sorong, menyusul berbagai keluhan warga terkait aktivitas pengangkutan material yang dinilai mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu mengatakan bahwa pihaknya turun langsung ke lokasi untuk memastikan seluruh proses pembangunan, terutama pengadaan dan distribusi material, berjalan sesuai rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
“Banyak keluhan dan pengaduan masyarakat terkait material pembangunan. Karena itu kami hadir hari ini untuk memastikan pelaksana kegiatan dan pemasok memperhatikan semua material yang masuk,” tegasnya, Jumat (14/11).
Kelly menekankan bahwa ada sejumlah catatan penting dalam kajian Amdal yang wajib dilaksanakan. Pertama, truk pengangkut material tidak boleh melampaui kapasitas. Kedua, truk wajib ditutup. Ketiga, ban harus dipastikan bersih saat masuk dan keluar ke jalan utama, mengingat ruas tersebut merupakan jalan publik.
“Material tidak boleh tercecer. Truknya harus ditutup, bannya harus bersih. Kalau tidak, kami akan kasih teguran. Ini teguran pertama. Setelah ini, kami bisa menegur pemasok maupun pimpinan kegiatan berdasarkan rekomendasi Amdal,” ujarnya menegaskan.
Ia juga membantah anggapan bahwa pemerintah tidak memperhatikan keluhan warga. Menurutnya, gubernur melalui OPD teknis telah memberi perhatian serius terhadap dampak lingkungan dan ketertiban umum selama proses pembangunan berlangsung.
Dalam kesempatan tersebut, Kadis LHKP kembali mengingatkan agar desain pembangunan memperhatikan kewajiban pembuatan dua kanal besar di sisi timur dan barat lokasi proyek. Kanal ini berfungsi menampung aliran air dari kawasan hutan lindung dan mencegah risiko banjir.
“Kami tekankan, dua kanal itu wajib. Jangan sampai pembangunan sibuk dengan fisik tapi lupa rekomendasi Amdal,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga ekosistem mangrove yang berada di belakang lokasi proyek, karena berfungsi menahan intrusi air laut ke daratan.
Pihaknya juga menegaskan perlunya penataan ruang terbuka hijau dengan menanam tanaman endemik Papua, seperti matoa, berbau, dan jenis lainnya sebagai identitas daerah sekaligus penyerap karbon.
“Ini penting untuk kesehatan pegawai. Paru-paru serap oksigen, bukan karbon,” ujarnya.
Dengan kondisi lahan yang rendah, penimbunan tanah menjadi keharusan. Kelly mengingatkan agar volume penimbunan dihitung dengan baik dan dikerjakan sesuai standar.
“Jangan sampai kami pensiun, kantor ini tenggelam karena banjir. Ini perhatian kami,” katanya.
Kelly juga mengimbau agar pembangunan Kantor Gubernur dilakukan secara efisien dan proporsional.
“Kantor tidak perlu sampai ke langit. Bangun yang kecil, bagus, indah. Efisiensi sekarang dilakukan di mana-mana. Yang penting kerja nyata,” pungkasnya.
Aktivitas proyek pematangan lahan (land development) yang sedang berlangsung menuai keluhan dari masyarakat sekitar terkait masalah debu dan tanah yang mengotori jalan umum. Pihak pelaksana proyek dari Balai menyatakan telah menindaklanjuti keluhan tersebut dan berkomitmen untuk meningkatkan frekuensi pembersihan.
Habibi, perwakilan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai, menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan sebagian besar melibatkan tanah dan timbunan. Ia membenarkan bahwa adanya laporan keluhan dari masyarakat.
“Dengan adanya penyampaian dari masyarakat, kami langsung tindak lanjuti kemarin dengan melakukan pembersihan, kita siram, terus kita keruk,” ujar Habibi. Ia menambahkan bahwa kedatangan Kepala Dinas (Kadis) juga akan menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan upaya mitigasi masalah ini.
Saat ini, pembersihan rutin dilaksanakan satu kali per hari setelah jam kerja selesai, yaitu mulai dari pukul 20.00 WIT hingga 22.00 WIT hingga subuh. Aktivitas proyek sendiri berlangsung cukup padat dari pagi hingga pukul 22.00 WIT untuk mengejar target penyelesaian kontrak.
Ronald, perwakilan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari penyedia jasa, menjelaskan tantangan dalam menangani debu saat jam operasional. Pihaknya tidak menyarankan penyiraman air untuk debu pada siang hari karena justru dapat membuat jalan semakin licin dan membahayakan pengguna jalan yang lalu lalang.
“Terkecuali kalau hujan, ah itu baru kita pembersihan,” jelas Ronald.
Untuk mengatasi masalah debu yang terjadi sejak pagi hari hingga malam, pihak pelaksana berencana meningkatkan upaya pembersihan. Habibi menyatakan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan secara tertulis kepada penyedia jasa agar frekuensi pembersihan dapat diperketat, terutama ketika terjadi hujan yang dapat memperburuk kondisi jalan.
Selain itu, Ronald menambahkan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan PPK untuk mencari solusi terbaik agar pengendalian debu dapat dilakukan tanpa membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Hingga saat ini, progres pengerjaan proyek pematangan lahan tersebut dikabarkan telah mencapai 53%.(zia)
