Perwakilan mahasiswa Papua menyebut beberapa rekannya menjadi korban kekerasan polisi.
“Lokasi di dekat Kemendagri. Kami ditangkap dan ada kawan yang dipukuli,” kata perwakilan mahasiswa, Nico Sou, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (11/3). Nico mengatakan total ada 104 mahasiswa Papua yang ikut demo di depan Kemendagri hari ini. Dia mengaku demonstrasi tersebut adalah aksi damai. “Aksi kami aksi yang damai untuk menolak pemekaran yang dibahas Kemendagri tadi. Kami dari mahasiswa Papua mewakili suara rakyat untuk menolak pembahasan,” katanya.
Menurut Nico, ada lima orang rekannya yang menjadi korban pemukulan polisi di lokasi. Salah satunya merupakan perempuan. “Kawan-kawan ada yang terluka sampai ininya (menunjuk kepala) berdarah. Lalu ada kakinya sampai robek. Ada sekitar lima orang yang dipukul. Kemudian ada cewek yang dipukul sampai pingsan,” jelas Nico. Sebanyak 104 mahasiswa Papua, termasuk dirinya, diamankan ke Polda Metro Jaya hari ini. Polisi masih melakukan pendataan kepada ratusan mahasiswa Papua tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan membantah adanya kekerasan aparat kepolisian. Menurutnya, justru polisi yang menjadi korban tindakan anarkistis massa. “Polisi tidak ada melakukan pemukulan terhadap para pendemo,” ujar Zulpan saat dihubungi secara terpisah. Ketika ditanya apakah pihaknya akan melakukan penyelidikan internal, Zulpan kembali menegaskan aksi pemukulan itu tidak pernah terjadi. “Polisi tidak melakukan pemukulan terhadap pendemo,” tegas Zulpan.
Demo mahasiswa Papua ini berlangsung sekitar pukul 12.30 WIB. Awalnya massa mahasiswa Papua yang menolak pemekaran Papua ini memaksa ke Istana Merdeka. Namun aparat kepolisian dan TNI mencegat massa. Mereka datang dengan membawa bendera Bintang Kejora. Mereka tetap memaksa ke Istana meski dicegat aparat. Bentrokan aparat dengan mahasiswa pun tidak terelakkan.
Polisi mengamankan puluhan mahasiswa Papua dalam demo ricuh di depan kantor Kemendagri, Jakarta Pusat. Setelah pendataan, polisi akan memulangkan para mahasiswa tersebut. “Sekitar 90 yang diamankan. Mereka sudah diperbolehkan pulang, namun belum kembali,” kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat saat dihubungi detikcom, Jumat (11/3). Tubagus mengatakan saat ini puluhan mahasiswa tersebut masih didata dan dimintai keterangan. Sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dari 90 orang itu. “Belum (tersangka), masih dilakukan penelitian,” imbuhnya.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Kerja Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Julian Kelly Kambu,ST,MSi menanggapi adanya aksi penolakan pemekaran provinsi di tanah Papua, mengatakan bahwa pemekaran provinsi itu bukan masalah, tetapi kembali kepada para kepala daerah yang akan memimpin. “Mahasiswa itu idealis boleh, tapi harus realistis. Jadi kalau kritisi harus ada saran dan masukan atau solusi. Mahasiswa yang menolak pemekaran Papua Barat Daya, kami mau bertanya setelah mereka tamat mereka mau kemana?. Pemekaran provinsi akan menampung mereka walaupun tidak semua tapi minimal dapat mengurangi pengangguran di tanah Papua. Terbukti kehadiran Irian Jaya Barat sekarang Papua Barat bisa menampung,” kata Kelly Kambu kepada Radar Sorong, kemarin.
