MANOKWARI – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat telah mengajukan permohonan bantuan dana hibah kepada pemerintah daerah sebesar Rp100 miliar untuk persiapan pekan olahraga nasional (PON) 2024 di Aceh-Sumatera Utara.
Hingga kini, pemerintah Papua Barat belum menjawab permohonan bantuan tersebut. Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw M.Si meminta untuk menyelesaikan permasalahan internal terlebih dahulu.
“Ada problem di internal KONI yang harus diselesaikan terlebih dahulu terkait pertanggung jawaban sesuai dengan hasil audit,” ujarnya, Kamis (25/5).
Ia menyebutkan bahwa sesuai dengan aturan, KONI Papua Barat harus menyelesaikan terlebih dahulu dan kemudian dilakukan pembahasan.
“Pemerintah daerah berkewajiban memberikan dukungan kepada KONI Papua Barat dalam penyelenggaraan pra PON dan PON,” sebutnya.
“Namun, kita lihat terlebih dahulu, apakah anggaran tersebut kita berikan langsung kepada KONI atau melalui cabang-cabang olah raga,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan apapun yang terjadi di internal KONI, persiapan atlet dan pelatih dan lainnya harus dilaksanakan.
Dirinya ingin, atlet PON yang mewakili Papua Barat tanpa menggunakan sistem beli pemain dari luar daerah.
“Mari kita manfaatkan bakat atlet asli Papua Barat. Dan itu tugas dari pimpinan cabang olahraga raga untuk menemukan dan mencari bibit-bibit atlet potensial di bidangnya,” ungkapnya.
Ia mencontohkan seperti sepak bola, motor cross yang sudah berjalan eventnya untuk pencarian bibit atlet potensial mewakili Papua Barat pada PON Aceh-Sumatera Utara.
“Event yang diselenggarakan sangat baik sebab mendorong prestasi atlet asli Papua Barat,” katanya.
“Saya berharap atlet yang mengikuti PON murni dari atlet Papua Barat,” katanya lagi.
Ia menuturkan potensi atlet putra daerah merupakan tanggung jawab dan tugas bersama untuk mengembangkan dan mampu bersaing di kancah nasional.
Sebenarnya, lanjut Waterpauw kata kuncinya adalah kepengurusan. Kalau kepengurusan yang baik maka atlet yang dihasilkan pun juga baik.
“Benahi dulu kepengurusan. Kalau mau serius bekerja mendorong prestasi anak-anak sejak awal dan berjenjang seharusnya tidak ada masalah,” pungkasnya. (bw)
