SORONG – Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Barat Daya menilai wilayah Papua Barat Daya (PBD) memiliki potensi besar khususnya di bidang Perhutanan Sosial. Kelompok Tani Hutan (KTH) yang tersebar di wilayah PBD memiliki potensi unggulan yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal asli Papua, namun selama ini belum maksimal karena terbentur berbagai kendala. Karena itu, Kepala Dinas LHKP PBD Julian Kelly Kambu,ST,MSi mengharapkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah PBD untuk mengakomodir program-program KTH di tingkat lapak agar diakomodir dalam perencanaan program daerah kabupaten/kota di tahun anggaran 2026 mendatang.
Ditemui Radar Sorong, Jumat (16/5), Kelly mencontohkan di Kabupaten Tambrauw kegiatan KTH menanam tanaman Nilam untuk memproduksi minyak Nilam yang nilai ekonomisnya sangat bagus, sementara di Pulau Gag Kabupaten Raja Ampat masyarakat meningkatkan nilai ekonomi kelapa dengan memproduksi minyak goreng dari kelapa. Demikian juga di Kabupaten Maybrat ada produksi tepung Kacang Merah, sementara di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan itu ada produksi sagu dan madu.
“Banyak potensi lokal hasil hutan bukan kayu yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi, untuk memberdayakan masyarakat lokal yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan, sehingga masyarakat lokal orang asli Papua tidak menggantungkan hidupnya dari hasil hutan kayu,” kata Kelly Kambu kepada Radar Sorong.
Menurutnya, budaya menanam di kalangan masyarakat sudah berakar kuat, pemerintah tinggal meng-injeksi melalui pemahaman dan ilmu, menyediakan bibit, dan perlakuan lainnya sehingga hasil produksi masyarakat lebih optimal, tentunya sarana prasarana pendukung dan juga pasar agar produksi KTH bisa bernilai ekonomi tinggi, sehingga pada gilirannya bisa mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua, ekominya tumbuh lebih baik sehingga bisa menjawab hal-hal lainnya dalam hal ini kebutuhan pangan, sandang dan papan.
“Kita punya potensi lahan yang besar dan ini masyarakat adat sendiri yang punya. KTH sudah mempunyai perencanaan jangka panjang 10 tahun dan perencanaan jangka pendek tiap tahun. Di Raja Ampat ada Kelompok Tani Hutan Freewen dengan hasil diantaranya tepung dari buah mangrove, sabun dari mangrove, keripik dari mangrove. Ini salah satu potensi hasil hutan bukan kayu yang sangat luar biasa, dan ini tidak bisa ditangani khusus oleh kami di Dinas LHKP, tetapi kita semua harus menyelesaikan masalah dengan sistim gotong royong, kolaborasi untuk melihat masalah dalam pemberdayaan masyarakat lokal khususnya yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan dan kita selesaikan bersama-sama,” ujarnya.
Contoh lainnya lanjut Kelly, KTH di Klaili Kabupaten Sorong punya potensi air panas, madu, dan berbagai hasil produksi unggulan, tetapi kesulitan akses jalan. Saat ini ada perusahaan Petrogas membangun jalan tetapi tujuan utamanya untuk memperlancar usahanya dalam hal ini pengeboran minyak. “Karena itu kami berharap pemerintah daerah memperkuat dengan melakukan pengaspalan jalan hingga mencapai lokasi Kelompok Tani Hutan di Klaili Kabupaten Sorong. Untuk hal ini, tentu harus jadi kerja bersama antara Dinas PU, Pariwisata, Kehutanan dan Lingkungan Hidup,” jelasnya.
Terkait program pemberdayaan masyarakat, Kelly mengatakan Otsus Papua (Papua Barat) sejak tahun 2001 banyak program pemberdayaan masyarakat yang diakomodir melalui anggaran Otsus, namun realitanya tidak sedikit sorotan dan keluhan dari masyarakat. “Karena itu, kita perlu belajar dan mengevaluasi program-program pemberdayaan yang selama 20 tahun otonomi khusus, agar bisa dibenahi dan diperbaiki sehingga pola-pola pemberdayaan masyarakat ke depan lebih tepat sasaran hingga pada gilirannya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal asli Papua,” tukasnya.
Visi kita lanjut Kelly, bagaimana masyarakat Papua Barat Daya itu bisa maju, mandiri, sejahtera, berbasis pertumbuhan ekonomi lokal sebagai upaya untuk pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. “Untuk membangun berbasis pertumbuhan ekonomi lokal, maka Kelompok Tani Hutan yang didalamnya masyarakat lokal orang asli Papua perlu diberdayakan. Karena itu, dokumen-dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka panjang yang telah ada di tingkat Kelompok Tani Hutan, kami harapkan bisa diintegrasikan ke dalam perencanaan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sehingga kebijakan anggaran pemerintah daerah ke depan bisa meningkatkan produktifitas masyarakat lokal asli Papua dengan mengelola potensi ekonomi lokal wilayah sehingga bisa menjadi nilai tambah bagi penghasilan keluarga,” pungkasnya.
Untuk diketahui, terhitung sejak Kamis (15/5), pemerintah provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan musrembangda yang dilangsungkan di Rylich Panorama Hotel Kota Sorong. Musrembangda ini kali untuk pertama setelah terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, untuk menyamakan presepsi, menyatukan kekuatan dan komitmen kita untuk bersinergi dan berkolaborasi membangun Papua Barat Daya untuk melihat program dan kegiatan apa saja yang penting, mendesak dan strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2026 mendatang. (ian)
