SORONG – Wali Kota Sorong, Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM kepada awak media ketika ditemui di Kantor Wali Kota menilai anggota DPRD Provinsi Papua Barat Abdul Gazam tidak sopan atas pernyataannya di media yang akan memimpin demo jika Tunjangan Perbaikan Pernghasilan (TPP) tenaga kesehatan, pegawai ASN di lingkungan Pemkot tidak juga dibayarlan.
”Anggota DPRD yang ada itu (AG) tidak sopan!,” tegasnya. Lanjut dikatakan, anggota DPRD tersebut merupakan hasil dari dukungan masyarakat daerah pemilihan Kota Sorong. Namun, bukan berarti memberikan statement tanpa memahami kondisi keuangan daerah. Karena APBD Kota Sorong sangat kecil, terlebih Kota Sorong tidak memiliki sumber daya alam dan hanya mengandalkan dari sektor jasa.
“Kita yang pilih mereka 12 orang dari Dapil Kota Sorong. Kita yang pilih mereka menjadi anggota dewan. Sekarang dia (AG) datang mau ngamuk sesuatu menyangkut anggaran disini. Pertanyaan bagi saya itu, dia memang memperjuangkan anggaran di provinsi untuk kabupaten/kota ka. Ada bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten/kota termasuk Kota Sorong. DPRD yang duduk disana itu buta e, mereka buta bicara uang. Mereka tidak pernah melihat kemampuan APBD yang kita miliki,” tandas Lambert kesal.
Ia menegaskan bahwa TPP merupakan kebijakan dari kepala daerah. Jika ada anggaran, maka akan dibayarkan. Namun, bila tidak ada maka ditiadakan. ”Namanya TPP itu kebijakan kepala daerah, bayar kalau ada uang!, kalau tidak ada ya stop toh,” tandas Wali Kota. Ia menambahkan bahwa jumlah pegawai dan masyarakat Kota Sorong sangat berbeda jauh. Dimana anggaran digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, fasilitas umum bagi masyarakat.
”Daripada sayang kamu pegawai yang 3.000 orang ini, mending saya sayang rakyat yang 380.000 orang di Kota Sorong. Pegawai yang 3.000 orang makan kasih habis tidak kelihatan, tapi kalau saya bangun fasilitas maka kelihatan untuk masyarakat,” pungkasnya. (zia)
