Kelly Kambu : Tidak Perlu Berdebat Siapa Penjabat Gubernur, Tetapi Kita Menunggu Peresmian dan Pelantikan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya
SORONG – Juru Bicara Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Julian Kelly Kambu,ST,MSi mengatakan, dengan disahkannya Undang-undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 17 November lalu, maka kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena mimpi dan harapan serta perjuangan selama belasan tahun akhirnya bisa terwujud di tahun 2022.
Dikatakan, tujuan pemekaran ini visinya adalah memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kata kuncinya itu, sehingga pemekaran ini bukan menjadi ajang untuk balas jasa, balas dendam, siapa makan apa, siapa dapat apa dan siapa makan siapa, itu tidak ada. Yang ada adalah bagaimana tujuan perjuangan pembentukan provinsi ini untuk mengangkat harkat dan martabat anak-anak bangsa, anak-anak negeri yang ada di wilayah Sorong Raya,” kata Kelly Kambu kepada Radar Sorong melalui sambungan telepon seluler, Kamis (24/11).
Sebagai Jubir Tim Pemekaran PBD, Kelly mengingatkan untuk tidak lagi berdebat, tetapi mari mensyukuri berkat Tuhan. Terkait siapa yang akan menjadi Penjabat Gubernur PBD, Kelly mengatakan hal itu kewenangan pemerintah pusat. “Kita serahkan dan mendukung sepenuhnya Penjabat Gubernur Papua Barat Daya. Siapapun yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, kita harus siap mengamankan, siap menjaga, dam bekerjasama dengan Penjabat Gubernur yang akan dilantik untuk melaksanakan roda pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Kita tidak perlu berdebat siapa penjabat gubernurnya, tetapi kita menunggu kapan peresmian dan pelantikan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk melaksanakan roda pemerintahan,” tegasnya.
Dikatakannya, perdebatan atau pro kontra itu sebelum undang-undang disahkan itu hal yang wajar, tetapi setelah tanggal 17 November 2022 undang-undang disahkan, itu berakhir sudah seluruh perdebatan-perdebatan. “Mari kita sama-sama mengawal proses yang sedang berlangsung. PBD yang ibaratnya bayi baru lahir ini, harus kita kawal, kita jaga dan kita berikan pupuk sehingga bisa makan makanan yang bergizi sehingga bisa kuat pertumbuhannya. Artinya bahwa pegawai-pegawai yang akan bergabung dengan Pemprov PBD bukan asal mau pindah, tetapi harus dilihat pegawai-pegawai yang punya kompetensi, punya kemampuan, sehingga roda pemerintahan bergulir dengan baik dan cepat. Kalau misalnya tiga provinsi di Papua sana perjalanannya ibarat mobil mungkin masih gigi satu, kalau bisa PBD jangan lama-lama di gigi 1 tapi langsung naik di gigi 2 atau 3. Provinsi ini bukan TPS, tempat pembuangan sampah, sehingga orang-orang yang akan menjalankan roda pemerintahan harus betul-betul berkompetensi dan berkualitas,” tegasnya.
Sekali lagi Kelly mengingatkan agar jangan ada pro kontra, mari mendukung siapapun yang ditunjuk pemerintah pusat untuk menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya. “Kita semua tahu untuk dipercaya sebagai Penjabat Gubernur sesuai dengan ketentuan merupakan pejabat eselon I dan ini ranahnya pemerintah pusat. Kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk memutuskan, yang kita tunggu itu kapan pelantikannya,” tandasnya.
Ditambahkannya, yang berjuang demi terbentuknya PBD ini semua orang, bukan hanya satu dua orang saja. Ada tim deklarator, ada tim pemerintah, ada tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, gubernur Papua Barat, DPR Papua Barat, MRP, Walikota-Bupati di Sorong Raya, DPR Kabupaten/kota, termasuk teman-teman media yang mengawal dari awal sampai akhirnya PBD disahkan.
“Sebagai jubir, saya menyampaikan terimakasih kepada teman-teman media massa atas perannya sehingga akhirnya PBD terwujud. Kami juga mengingatkan jangan ada yang mengklaim bahwa saya yang berjuang karena semua berjuang untuk terbentuknya PBD, semua punya mimpi dan harapan yang sama, dan akhirnya PBD terwujud setelah UU PBD disahkan. Tujuan pemekaran PBD ini untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan pemerintahan bisa menjangkau warga yang tinggal di gunung-gunung, di pesisir, di pedalaman, dan dimanapun warga berada. Juga untuk meningkatkan pembangunan, memberikan pelayanan prima guna mencapai kesejahteraan,” pungkas Kelly yang kesehariannya menjabat Kepala Dinas Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong. (ian)
