SORONG-Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 Papua Barat Daya, yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Daya, dengan tema Bersinergi, Sukseskan Pemilukada Serentak 2024.
“Memperkuat Demokrasi dan Kedewasaan Berdemokrasi, Wujudkan Pemilukada Berintegritas”.
Acara tersebut digelar di salah satu hotel di Kota Sorong, Jumat (28/6).
Kegiatan Rakor ini merupakan penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah DPA – OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024.
Ketua Panitia, dalam hal ini Kepala Badan Kesbangpol PBD Dr.Sellvyana Sangkek,SE.M.Si mengatakan bahwa Maksud dilaksanakannya Kegiatan rapat koordinasi kesiapan Pilkada serentak 2024 ini, adalah mengumpulkan dan menyelaraskan informasi serta strategi dari berbagai pemangku kepentingan terkait kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Papua Barat Daya.
“Melalui rakor ini agar terwujudnya kesiapan maksimal dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Papua Barat Daya, dengan harapan terlaksananya Pilkada yang aman, damai, dan lancar,” katanya.
Lanjutnya, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada.
“Terjaganya integritas dan transparansi dalam setiap tahapan Pilkada,” pungkasnya.
Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Togap Simangunsong mengatakan bahwa rakor ini adalah tindak lanjut dari rapat koordinasi persiapan Pemilu yang telah dilaksanakan di Jayapura, sebulan yang lalu.
“Di sinilah nanti detailnya dari masing-masing stakeholder mempersiapkan Pilkada kita yang akan datang,” katanya.
Menurutnya, pihaknya lebih mengutamakan stabilitas politik, hukum dan keamanan di atas segala-galanya.
“Kegiatan kita ini tentu inilah yang paling utama di atasnya. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, apapun yang kita laksanakan, baik ekonomi, budaya sosial, pasti bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Dikatakan bahwa apa yang dirinya sampaikan, merupakan hal-hal yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri.
“Terkait dengan stabilitas politik, tentu didukung oleh stabilitas hukum dan stabilitas keamanan. Inilah sinergi kita untuk melaksanakan Pilkada yang akan datang,” katanya.
“Pada hari ini kita sudah mulai memasuki tahapan yaitu pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih DP4,” sambungnya.
Dirjenpol juga menjelaskan bahwa Tahapan ini kalau dilihat ini sangat banyak sekali, namun tentunya diketahui bersama bahwa Pemilukada dilaksanakan pada tanggal 27 November.
“Jadi kami banyak juga mendapatkan berbagai informasi dari daerah ini, ada yang mengatakan bahwa ada yang Pj pasang spanduknya sudah di mana-mana,” ujarnya.
“Sesuai dengan arahan bapak menteri, bahwa Pj itu akan mengajukan pengunduran diri 40 hari sebelum pendaftaran. Jadi kira-kira tanggal 15-17 Juli yang akan datang,” sambungnya.
Sehingga, kata Dirjen bahwa Pj yang mau maju pada Pilkada harus menyatakan mundur.
“Supaya clear!. Karena Kami mendapatkan laporan pengaduan-pengaduan terkait hal ini,” ungkapnya.
Dirjen menjelaskan bahwa Untuk mencapai pelaksanaan Pilkada 2024, maka tentunya diperlukan sinergitas dengan stakeholder.
“Kemudian, indikator keberhasilan Pilkada serentak tahun 2024 ini kita mengharapkan tetap berlangsung aman, lancar sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
“Salah satu yang penting juga adalah partisipasi pemilihan umum, kemudian tidak terjadi konflik,” sambungnya.
Ia menambahkan bahwa dari pendanaan penyelenggaraan Pilkada itu bersumber dari APBD.
“Jadi APBD yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini dan kabupaten/kota diharapkan sudah menganggarkan,” ungkapnya.
Kemudian, Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad mengatakan bahwa melalui forum ini menjadi penting kita untuk semua punya tanggung jawab, bukan hanya KPU saja yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan Pemilu.
“Sampai di masyarakat juga, partisipasi ini penting untuk memberikan kekuatan kepada pejabat untuk melaksanakan tugas dengan baik. Ini yang kita harapkan,” tegasnya.
Pj Gubernur mengimbau kepada bupati, Pj Bupati, Pj wali kota yang bertugas menyelenggarakan Pemilukada ini harus ada dampak.
“Untuk anggaran Pemilukada ini DOB, itu semua melalui APBN. Tapi kita tidak kemudian lepas tangan begitu. Jadi silahkan ada kebutuhan non pemilu,” katanya.
Pj Gubernur juga mengingatkan bahwa bagaimana memberikan pendidikan politik kepada rakyat.
“Karena ada yang mau maju-maju, sampai kadang-kadang membodohi rakyat. Hanya karena kepentingan menang, sehingga tidak menegakkan itu pendidikan politik bagi rakyat,” tegasnya.
“Tugas pemerintah, pada umumnya kita semua untuk memberikan informasi yang benar kepada rakyat kita. Ini juga menjadi tugas dari partai-partai politik untuk edukasi,” sambungnya.
Pj Gubernur mengimbau kepada ASN agar netral.
“ASN, TNI, Polri, arah kita sudah jelas. Jadi jangan ada ASN yang coba main-main untuk tidak netral,” pungkasnya.
Kemudian, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Zatriawati mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kegiatan tersebut yang kemudian berakhir dengan deklarasi Pemilukada yang damai dan aman.
“Ini sangat penting untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Apalagi ini adalah pemilihan kepala daerah pertama kali untuk Provinsi Papua Barat Daya,” ungkapnya.
Menurutnya, Ada banyak harapan-harapan yaitu pemilihan kepala daerah ini berjalan dengan aman, damai, tertib dan lancar.
“Tentunya itu juga harus dimulai dari penyelenggara dan peserta pemilu. Penyelenggara harus menjalankan seluruh tahapan,” katanya.
“Sebelum mengawasi, seluruh tahapan dan peserta pemilu harus patuh terhadap regulasi-regulasi terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah,” tegasnya.
Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Kambu mengatakan bahwa untuk tahapan jelang Pemilukada 2024 pihaknya telah siap.
“Sudah siap. Tahapan-tahapan juga sudah jalan. Kita ada pada tahapan pencocokan, penelitian data pemilih. Sehingga nanti data yang ada kita akan sandingkan dengan DP4 dan seterusnya hingga penetapan,” ungkapnya.(zia)
