SORONG – Harapan akan sambutan hangat dan penuh kebanggaan sirna sudah bagi dua anggota Paskibraka Nasional asal Papua Barat Daya, Frans Jemput dan Esterline Putri Wulandari Warmasen. Keduanya baru saja kembali dari Jakarta setelah sukses mengibarkan Sang Saka Merah Putih di Istana Negara pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Jumat (22/8), namun pulang kampung tanpa sambutan yang layak.
Saat tiba di Bandara DEO Sorong, Kota Sorong Papua Barat Daya tidak terlihat penyambutan meriah yang biasanya menjadi tradisi kehormatan bagi para putra-putri daerah yang berprestasi. Orang tua dari Esterline, Andrew Warmasen, mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya perhatian dari pemerintah daerah. “Jangankan sambutan meriah, bunga leher bagi anak-anak saja tidak ada,” ujarnya, Minggu (24/8).
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya hanya mengadakan seremoni sederhana di lantai 3 Kantor Gubernur. Penyerahan purna Paskibraka dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kepada pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Adolof Kambuaya, yang mewakili Gubernur.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Staf BPIP Yuliati, Bupati Raja Ampat Orideko Burdam, perwakilan Majelis Rakyat Papua, dan sejumlah pejabat Kesbangpol.
Namun, tak ada arak-arakan, prosesi simbolis, atau bentuk penghargaan terbuka lainnya. Hal ini menuai sorotan tajam dari keluarga maupun masyarakat. “Harusnya Pak Gubernur dan Pak Wali Kota hadir langsung menyambut anak-anak yang membawa nama baik daerah di Jakarta,” tambah Andrew dengan nada kecewa.
Andrew menyebut sikap pemerintah sebagai bentuk lemahnya apresiasi terhadap prestasi generasi muda Papua Barat Daya. Ia menyoroti bagaimana Frans dan Esterline tiba dalam kondisi kelelahan dan kelaparan usai menempuh perjalanan jauh, namun hanya diberikan air mineral.
“Apakah ini yang dinamakan apresiasi? Ini sangat buruk,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa kurangnya persiapan dan penyambutan yang dingin menunjukkan kelalaian pemerintah dalam mengelola momen kebanggaan daerah.“Belajarlah dari provinsi lain. Mereka sangat menghargai anak-anaknya,” ujarnya.
Kekecewaan semakin mendalam ketika diketahui bahwa orang tua Frans datang jauh-jauh dari Raja Ampat untuk menyaksikan acara tersebut, namun pulang dengan perasaan hampa.
Minimnya penghargaan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dinilai justru menciptakan luka psikologis bagi para purna Paskibraka dan keluarganya. Alih-alih menjadi sumber motivasi dan semangat nasionalisme, penyambutan dingin ini berpotensi menumbuhkan rasa apatis terhadap institusi pemerintahan.
“Kalau di daerah lain, anak-anak diarak keliling kota dengan penuh sukacita. Tapi di sini, cuma penyerahan di kantor gubernur lalu selesai,” tutup Andrew.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, termasuk Kesbangpol, belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik dan protes dari keluarga Paskibraka.(*/zia)
