MANOKWARI – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat, Martije Pattiwaellapia mengatakan progres pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) di Papua Barat mencapai 38,91 persen. Ia menyebutkan Papua Barat masih berada di bawah angka nasional. Secara nasional seharusnya sudah 58 persen.
“Ada beberapa kabupaten yang sudah di atas target yakni Teluk Bintuni dan Raja Ampat sudah lebih dari 60 persen,” ujarnya.
Rendahnya cakupan persentase pendataan regsosek, Maritje memperkirakan bahwa petugas sudah selesai melakukan pendataan namun belum menginput ke dalam sistem aplikasi pelaporan. “Kota Sorong yang paling rendah cakupan penginputan pendataan regsosek dalam sistem aplikasi pelaporan sebesar 29 persen,” katanya.
Ia menyebutkan bahwa di Kota Sorong berbeda kondisi dengan wilayah perkampungan yang mana penduduk di perkotaan lebih banyak aktifitas sehingga untuk ketemu responden tidak mudah. Ia mengakui bahwa petugas regsosek banyak yang mengalami penolakan oleh masyarakat ketika melakukan pendataan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPS Papua Barat telah menurunkan tim guna mengawal petugas di lapangan.
“Kita juga ada keterlibatan pihak keamanan untuk wilayah-wilayah yang kami rasa tidak aman. Selain keterlibatan pihak keamanan, kita juga melakukan pendekatan persuasif kepada ketua adat masyarakat setempat aha bisa didata,” tuturnya.
Pendataan di Maybrat tidak menggunakan sampel melainkan mendata seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten tersebut. Masih banyak wilayah di Maybrat yang belum terdata petugas regsosek terutama di wilayah rawan. “Jika ada masyarakat yang menolak maka BPS tidak akan mendata, dan jika ada bantuan-bantuan sosial nantinya maka tidak akan ada nama,” pungkasnya. (bw)
