Jakarta – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berbicara soal kelanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Papua Barat Daya yang sudah disepakati tingkat I. Dasco berharap RUU itu dapat disahkan tingkat II di rapat paripurna dalam waktu dekat.Dasco menyinggung RUU Papua Barat Daya yang telah disepakati tingkat I pada masa sidang lalu.
Menurutnya, RUU itu tak kadung disahkan lantaran sudah mepet dengan penutupan masa sidang lalu.”Kemarin itu cuma karena waktunya nggak keburu. Suratnya masuk ketika kita sudah mau menutup masa sidang,” kata Dasco Kepala wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11/2022).
Dasco menyadari RUU ini merupakan salah satu produk legislasi yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Dengan demikian, dia berharap pengesahan RUU Papua Barat Daya dapat disegerakan. “Pertama, kami sudah sampaikan dalam rapat paripurna penutupan sidang yang lalu, bahwa dalam pembukaan masa sidang atau masa sidang yang sekarang, kita akan seperti yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak pihak, untuk mengesahkan Provinsi Papua Barat Daya,” kata Dasco seperti dilansir detikcom,Kamis (3/11/2022).
“Oleh karena itu, sambil menunggu mekanisme berjalan, mudah-mudahan segara kita akan rapim, bamuskan, dan paripurnakan sambil menunggu sinkronisasi dengan Komisi II yang pada hari ini mengadakan rapat dengan pemerintah dan KPU,” imbuhnya.
Terkait pengesahan RUU ini, Dasco menyebut pimpinan DPR bakal menggelar rapat badan musyawarah (Bamus) pada pekan depan. “Ini bamus terdekat sama rapim terdekat ya nunggu aja. Minggu ini kan udah beres. Insyaallah minggu depan,” katanya.
Dasco mengatakan pihaknya juga memperhatikan kalkulasi tenggat waktu pengesahan RUU Papua Barat Daya dan kaitannya dengan revisi Perppu Pemilu. Dia memastikan waktu pengesahan RUU itu tak akan mengganggu proses revisi Perppu Pemilu.”Ya kita sudah hitung. Makanya hari ini ada rapat Komisi II, pemerintah dan KPU. Dan kita kemudian hitung tenggat waktu untuk Perppu dikeluarkan agar tahapan pemilu tidak terganggu. Dengan hitungan-hitungan itulah kita akan selesaikan dengan mekanisme yang ada di DPR untuk segera mengesahan UU Papua Barat Daya,” katanya.(fca/dnu/detikcom)
