SORONG– Wakil Presiden RI Prof.Dr.(H.C) KH.Ma’ruf Amin menghadiri Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Papua Barat Daya di Gedung LJ Kantor Wali Kota Sorong, Sorong, (6/6).
Dari pantauan Radar Sorong, Plt.Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Taufik Hidayat yang melakukan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Papua Barat Daya.
Dimana Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad menjadi Ketua Komite Daerah Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam acara tersebut, Wapres RI, Ma’ruf Amin Ekonomi dan keuangan syariah bukanlah gagasan yang digaungkan demi kepentingan umat Islam semata.
“Namun, telah menjadi praktik yang diterima luas oleh semua kelompok masyarakat karena sifat dan hakikatnya yang bukan hanya untuk umat muslim (inklusif), tetapi juga mengedepankan keadilan,” katanya.
Menurutnya, Di tatanan global, negara-negara dengan penduduk mayoritas non-muslim justru telah meraup peluang dan keuntungan dari pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.
“Sebagai contoh, Brasil, Australia, dan Thailand terdepan dalam ekspor produk makanan halal. Korea Selatan dan Jepang juga konsisten mengembangkan pariwisata ramah muslim, bahkan Inggris menjadikan negaranya pusat pasar keuangan Islam,” ujarnya.
Lanjutnya bahwa Di dalam negeri, Pemerintah mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi.
“Berbagai wilayah lain telah menuai manfaat ekonomi dan keuangan syariah dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan,” ujarnya.
Wapres RI menegaskan bahwa Kini saatnya Provinsi Papua Barat Daya untuk menggerakkan potensi wilayah demi mewujudkan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif. Utamanya, menggandeng masyarakat lokal dan asli Papua, termasuk pelaku UMKM, agar lebih berdaya dan sejahtera.
“Saya telah menyaksikan sendiri kekayaan wilayah ini. Salah satunya pesona Raja Ampat, yang pernah saya kunjungi tahun 2018. Ini baru sedikit potret pariwisata Papua Barat Daya yang berkelas dunia,” ujarnya.
“Di samping itu, kita ingin agar produk-produk UMKM Indonesia makin berkualitas dan membanjiri pasar ekspor dunia, di samping memenuhi pasar dalam negeri yang sangat besar,” sambungnya.
Wapres juga mengatakan bahwa Ini adalah kesempatan besar dan Provinsi Papua Barat Daya cepat mengambil peluang ini dengan membentuk KDEKS pertama di tanah Papua.
“Istimewanya, sebagai provinsi termuda yang belum genap dua tahun, Papua Barat Daya telah menunjukan komitmen tinggi untuk mulai mengakselerasi gerak pertumbuhan ekonomi syariah dan pemerataan kesejahteraan secara selaras, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.
Wapres Ma’ruf Amin mengimbau bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Papua Barat Daya.Pertama, kata Wapres RI yaitu perkuat kelembagaan dan sinergi multipihak.
Lanjutnya, dengan mendorong penataan kelembagaan yang tepatdemi membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, profesional, dan berintegritas. KDEKS agar secepatnya mulai bekerja, menyusun dan menyinergikan program ekonomi dan keuangan syariah dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan, khususnya pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Selain itu, kembangkan program sesuai potensi dan kearifan lokal, seperti kemajemukan etnis Papua Barat Daya dapat menjadi aset penting pendorong pembangunan ekonomi inklusif. Untuk itu, pastikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merangkul semua pihak dan kalangan, seperti kaum muda dan perempuan, tokoh agama dan adat, akademisi, filantropi, BUMD, sektor swasta, serta masyarakat luas.
“Jaga keberlanjutan program KDEKS, dengan menyelaraskan dan mengakomodasikan tema ekonomi dan keuangan syariah ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang,” katanya.
Kedua, kata Wapres bahwa kembangkan potensi sektor industri halal daerah agar berkontribusi pada keuangan syariah nasional. Tingkatkan daya tarik wisata alam dan bahari bagi wisatawan muslim di daerah ini, baik domestik maupun mancanegara, dengan menyediakan tempat ibadah dan makanan halal.
“Dorong pengembangan UMKM halal, termasuk potensi ekspor UMKM kriya, pertanian, dan kelautan. Hal ini perlu didukung dengan kemudahan perizinan usaha dan fasilitasi sertifikasi halal dari hulu ke hilir, termasuk peningkatan fasilitasi self-declare,” katanya.
Optimalkan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong untuk menarik investasi baru dan menjadi pusat pengembangan ekonomi dan pintu ekspor industri halal di kawasan timur Indonesia.
Ketiga, lanjut Wapres yaitu tingkatkan edukasi dan literasi masyarakat, serta persiapkan sumber daya manusia terampil di bidang ekonomi syariah. Intensifkan edukasi tentang manfaat ekonomi dan keuangan syariah, serta praktikkan sebagai gaya hidup yang inklusif. Sosialisasikan program dan nilai kebaikan ekonomi syariah dengan jelas untuk menghindari multitafsir.
Tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM pelaku industri halal, bisnis dan kewirausahaan syariah, keuangan syariah, dan dana sosial syariah. SDM terampil dan ahli menjadi salah satu kunci peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah.
“Saya sangat mengapresiasi semangat dan dukungan penuh pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Papua Barat Daya, yang berpotensi mendorong pembangunan kesejahteraan yang inklusif, berkelanjutan, dan mencitrakan kearifan lokal,” ungkapnya.
Wapres berharap inisiasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Papua Barat Daya mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan mendatangkan kemaslahatan bagi semua umat. (zia)
