Polres Sorkot Bantah Tetapkan MM Tersangka, Tidak sesuai Prosedur
SORONG – Sidang Praperadilan yang melibatkan MM (Pemohon) melawan Polres Sorong Kota (Termohon) kembali digelar di Pengadilan Negeri Sorong, Selasa (7/6) dengan agenda penyampaian pendapat dari kedua belah pihak.
Tim Kuasa Hukum Pemohon yakni Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong membeberkan alasan diajukan permohonan praperadilan berdasarkan pasal 28d ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945, pasal 1 angka (2) KUHAP, peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 menggantikan peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012.
Secara umum, Kuasa Hukum MM, Laury Da Costa, MM memohon kepada Hakim Pra Peradilan, Lutfi Tomou, SH untuk tidak mengesahkan seluruh proses hukum terhadap kliennya. Mulai dari surat pemanggilan mekanisme penahanan adalah tidak sah.
“Penahanan pemohon oleh termohon tidak didasarkan adanya Gelar Perkara/Aan Wijzing dalam proses penetapan status tersangka,”jelasnya seraya menambahkan akan membuktikan dalilnya dengan menyodorkan bukti surat dan keterangan saksi.
Maka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan tidak sah Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/197/IV/2022/Reskrim, tertanggal 14 April 2022 dan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/197.a/IV/2022/Reskrim, tertanggal 26 April 2022 dari termohon kepada pemohon;
Menyatakan tidak sah penahanan berdasarkan Surat Penahanan Nomor : SP. Han/90/IV/2022, tanggal 28 April 2022 dari termohon kepada pemohon, menyatakan segala tindakan lainnya yang akan dilakukan lebih lanjut oleh termohon berkaitan dengan penyidikan terhadap pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi pemohon; dan, membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara.
Sementara itu, dalam tanggapannya, Polres Sorong Kota membantah semua dalil yang disampaikan pemohon. Dalam tanggapan yang dibacakan Bripka Haryadin menegaskan bahwa semua proses hukum terhadap MM (58) yang merupakan IRT dan diduga melakukan penipuan, sudah sesuai prosedur, mulai dari pemanggilan hingga penetapannya sebagai tersangka. (juh)
