MANOKWARI – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat, Selasa (1/11) merilis inflasi di Papua Barat. Pada bulan Oktober 2022 inflasi Papua Barat sebesar 4,15 persen secara tahun ke tahun (YoY).
Kepala BPS Papua Barat, Maritje Pattiwaellapia mengatakan inflasi di bulan Oktober 2022 masih lebih rendah dibandingkan dengan bulan September 2022 sebesar 4,96 persen.
Berita Terkait
Penurunan inflasi dari bulan sebelumnya merupakan suatu sinyal yang positif dan perlu ada pengawalan terus menerus terutama dengan tim pengendali inflasi daerah (TPID) Papua Barat.
“Pj Gubernur sangat konsen terhadap permasalahan inflasi di Papua Barat. Inflasi di Papua Barat masih berada di bawah inflasi secara nasional sebesar 5,71 persen,” ujarnya kepada wartawan.
Ia mengungkapkan mudah-mudahan bulan depan masih bisa mengendalikan kondisi inflasi di Papua Barat. Terutama startegi pemerintah daerah untuk menjaga harga kebutuhan bahan pokok agar tidak terlalu meningkat.
“Faktor yang menyebabkan terkendali nya inflasi di Papua Barat, jika secara teori ekonomi ketika permintaan tinggi dan stoknya kurang maka akan mempengaruhi harga sehingga perlu dijaga stoknya,” ungkapnya.
“Stok harus cukup ketika konsumsi masyarakat memerlukan barang tersebut maka harganya bisa terjaga,” imbuhnya.
Menurutnya, pemerintah Papua Barat menjalankan strategi dalam mensuplay barang kebutuhan harus ada kerja sama antar daerah. Misalnya di Papua Barat bukan daerah penghasil seperti contoh bawang merah, minyak goreng atau ayam ras, kita bisa kerja sama dengan daerah penghasil lainnya misalnya Sulawesi Selatan dan sebagainya.
“Kerja sama ini saya rasa bisa menjaga kebutuhan stok barang di Papua Barat dan harganya bisa terjaga. Lain halnya jika ada spekulasi dari pedagang, kalau hal tersebut maka pemerintah daerah bersama pihak terkait harus turun ke pasar guna melakukan operasi pasar,” ucap Maritje.
Ia menuturkan, dalam rakornis dengan Bappenas, setiap daerah boleh menyurat terkait komoditas apa yang terbatas di masing-masing daerah.
“Tinggal nanti akan mengatur distribusi antar daerah penghasil dan daerah penerima. Misalnya saja Papua Barat banyak ikan maka kita bisa membantu suplay ke daerah lain yang membutuhkan,” tuturnya. (bw)
