Robert Kardinal : Itu Dinamika, Golkar itu Partai Demokrasi
SORONG – Musyawarah Daerah (Musda) I Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat Daya (PBD) yang melahirkan Drs. Ec. Lambertus Jitmau, MM sebagai Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Daya periode 2020-2025 diisukan banya diwarnai gerakan pengkubu-kubuan oleh beberapa orang di dalamnya. Menanggapi hal tersebut, salah satu politikus senior Golkar yang juga merupakan salah satu Anggota DPR RI, Robert Joppye Kardinal menanggapi bahwa hal tersebut hanya riak-riak kecil. Sebab Golkar dinilai sebagai partai yang terbuka dan sangat menjunjung tinggi demokrasi.
“Jadi kalau boleh saya katakan, ini adalah bagian dari dinamika dalam kehidupan Golkar. Golkar itu partai terbuka dan demokrasi, sehingga jika ada riak-riak jelang maupun saat Musda itu merupakan hal yang biasa,” kata Robert Kardinal. “Jangankan Musda, bahkan di tingkat Musyawarah Nasional (Munas) pun Golkar tak pernah lepas dari riak-riak semacam itu. Namun selepas Munas, semuanya akan selesai dan bersatu kembali. Itulah hebatnya Partai Golkar,” lanjutnya sedikit berkelakar.
Dibeberkan Robert, dulu Golkar dianggap sebagai partai yang tidak punya nilai demokrasi. Dimana penetapan ketua di tiap-tiap darah dilakukan berdasarkan penunjukan para petinggi-petinggi Golkar. Namun faktanya, lanjut Robert, sekarang ini justru banyak partai yang lahir setelah reformasi, menggunakan metode Golkar di zaman dulu. “Coba saja diperhatikan, sekarang ini banyak partai baru lahir di menggunakan metode serupa yang diterapkan Golkar di zaman Pak Harto. Padahal dulu mereka-mereka itulah yang sering ribut mengkritik pedas Golkar, mengatakan Golkar begini dan begitu,” ungkap Robert. “Namun lihat yang terjadi sekarang, mereka justru lebih sadis daripada Golkar. Golkar kan ada Ketua Umumnya, ada Dewan Pembinanya. Sementara ada partai tertentu yang dewan pembinanya dia, ketua umumnya juga dia, dan itu berdasarkan penunjukkan, bukan melakui proses pemilihan,” bebernya.
Hal tersebut, kata Robert, berbanding terbalik dengan apa yang diterapkan Golkar saat ini. Dimana untuk menetapkan pimpinan partai Golkar sampai pada tingkat kecamatan maupun kelurahan, semuanya melalui proses Musda. “Tolong dicatat ya, Musda Golkar itu dipilih, bukan ditunjuk. Karena Golkar adalah partai yang menjunjung tinggi demokrasi, maka siapapun boleh maju mencalonkan diri sebagai ketua DPD. Namun dalam hal ini karena calonnya tunggal, maka artinya mereka sepakat untuk aklamasi. Yang jelas Golkar sendiri tetap menjunjung tinggi demokrasi,” tegasnya. (ayu)
