SORONG – Guna mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi, khususnya pada pelaksanaan pemilu terutama untuk kawula muda, Bawaslu Republik Indonesia menggelar program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di 100 titik di seluruh Indonesia, dimana Provinsi Papua Barat mendapat empat titik, dan salah satunya adalah Kota Sorong yang dilaksanakan mulai tanggal 20 sampai 22 September 2021.
Anggota Bawaslu RI, Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH, mengatakan bahwa, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Kota Sorong merupakan titik ke tiga di Provinsi Papua Barat.
”SKPP ini kami harapkan bisa menjadi satu kekuatan baru untuk kita menciptakan sebuah pemilu yang berkualitas. Karena akan banyak masyarakat yang sudah sadar pentingnya melakukan pengawasan partisipatif,” katanya usai membuka SKPP dengan memukul tifa sebanyak 3 kali yang didampingi Wali Kota Sorong,Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM di Gedung Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM, Senin (20/9).
”Karena kalau kita melihat tren pelanggaran ini kan dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan.
Sehingga tidak bisa, pengawasan pemilu itu hanya diserahkan ke Bawaslu,” sambungnya.
Menurutnya, Masyarakat perlu dilatih, perlu dibangun kesadarannya bahwa Pemilu itu harusnya berlangsung tanpa pelanggaran dan harus terdorong kesadaran masyarakat harus terlibat.
”Makanya SKPP ini kami laksanakan, ini program nasional. Tahun ini memasuki tahun ketiga, yang dilaksanakan di 100 titik dan di Papua Barat ada 4 titik, yaitu di Manokwari, Kota Sorong, Raja Ampat dan Kaimana,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Kota Sorong Elias Idie, mengatakan tujuan dilaksanakannya kegiatan SKPP adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi, khususnya pada pelaksanaan pemilu terutama untuk kawula muda.
”Peserta SKPP sejak bulan Juli sudah mulai proses penerimaan. Secara nasional satu titik target 90 peserta.
Sementara kita di Kota Sorong sekitar 80 peserta. Tujuan SKPP ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengawasan partisipatif,” jelasnya.
”Sebelum kita mengajak orang, wajib kita harus melakukan formulasi sekolah,” sambungnya.
Ia menambahkan bahwa Ada 3 target di Bawaslu, pertama bagaimana Bawaslu berkewajiban mentransfer pengetahuan, kedua bagaimana perspektif masyarakat terhadap konteks pengawasan.
”Mereka ini yang pasca 3 hari mengikuti sekolah ketika mereka kembali ke lingkungan masyarakat, tempat mereka berada dapat mentransfer pengetahuan yang telah didapatkan, misalnya hal many politic bisa diberitahukan. Kita didik mereka untuk perpanjangan tangan Bawaslu ke masyarakat,” jelasnya.
Wali Kota Sorong, Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM mengatakan agar peserta mengikuti kegiatan dengan baik dan manfaatkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) oleh Bawaslu RI. Hadir pada acara pembukaan tersebut, selain 80 peserta, ada juga Forkompinda diantaranya Komandan Kodim 1802/Sorong, Letkol Inf Budiman, dan Kapolres Sorong Kota, AKBP Ary Nyoto serta anggota Bawaslu Kota Sorong.(zia)
