Sampaikan 10 Tuntutan Tertulis ke Pemerintah Melalui DPR Papua Barat
MANOKWARI – Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite, solar dan pertamax pada Sabtu (3/9) lalu pukul 16.30 wit mendapat reaksi penolakan dari sejumlah mahasiswa sekolah tinggi ilmu pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Manokwari. Mahasiswa STKIP Muhammadiyah, Rabu (7/9) pukul 09.00 wit mendatangi kantor dewan perwakilan rakyat (DPR) Papua Barat untuk melakukan aksi demontrasi penolakan keputusan Presiden terkait kenaikan harga BBM.
Orasi penolakan di depan kantor DPR PB tersebut, mahasiswa menyampaikan 10 poin tuntutan secara tertulis yang diterima oleh empat ornang anggota DPR PB yakni Mugiono dari Partai PKS, Albertina Mansim dari Hanura, Muda Dowansiba Nasdem, dan Mathius Menteng dari PDIP. 10 poin penolakan kenaikan harga BBM tersebut yakni pertama, kenaikan harga BBM sangatlah memberatkan kehidupan rakyat. Pemerintah meniakkan harga BBM disaat masa-masa sulit yang dirasakan masyarakata terdampak pandemi covid 19. Kedua, kenaikan harga BBM dapat memicu stagflasi. Kenaikan tersebut dapat berdampak pada kenaikan harga berbagai bahan pangan dan kebutuhan lainnya. Ketiga, dapat memicu kenaikan tarif angkutan darat. Imbas dari kenaikan harga BBM tentu tarif ojek dan tarif angkutan darat semakin tinggi. Keempat, dapat mempersulit masyarakat lemah seperti kaum nelayan, kaum buruh dan sebagainya. Kelima, dapat mempersulit dan menambah beban bagi mahasiswa, guru dan dosen.
Keenam, dapat menambah antrean panjang setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Ketujuh, dapat memicu tingkat kejahatan yang merajalela. Kedelapan, dapat bertambahnya tingkat kemiskinan masyarakat. Kesembilan, kenaikan harga BBM bukanlah solusi tepat yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat melainkan membawa penderitaan bagi rakyat. Kesepuluh, pemerintah perlu menegakkan hukum yang tegas dan setimpal kepada para pelaku koruptor yang telah merugikan negara dan berdampak pada penderitaan rakyat, bukan menaikkan harga BBM pada masa-masa sulit yang dialami oleh rakyat.
Koordinator lapangan, Suryanto Manuama pada orasinya mengatakan kenaikan harga BBM telah menyengsarakan masyarakat kecil secara universal di negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Hal inilah yang membuat kami mahasiswa STKIP Muhammadiyah Manokwari turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi ke DPR Papua Barat,” ujarnya.
Ia menyebutkan hanya meminta satu tuntutan yakni turunkan kembali harga bahan bakar minyak yang telah naik beberapa waktu lalu, sehingga masyarakat tidak sengsara. “Kita berusaha bangkit dari keterpurukan akibat pandemi covid 19, namun belum sempat bangkit sudah mengalami gejolak kenaikan harga BBM,” sebutnya.
Suryanto menyampaikan bahwa pemerintah yang memberikan iming-iming berupa bantuan langsung tunai merupakan bukan solusi untuk masyarakat. Adanya kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga barang dan jasa. “Kenaikan berbagai barang dan jasa inilah yang membuat masuyarakat semakin sengsara,” katanya dalam orasi.
Usai menyampaikan aspirasi di depan kantor dewan perwakilan rakyat (DPR) Papua Barat, sejumlah mahasiswa menandatangani 10 poin tuntutan tersebut dan menyerahkan ke perwakilan rakyat di daerah.
Anggota DPR PB dari PKS, Mugiyono yang mewakili DPR PB menerima 10 poin tuntutan mahasiswa STIKIP Muhammadiyah Manokwari yang mana akan menindaklanjuti kepada pimpinan dan meneruskan ke tingkat pusat. “Mewakili DPR PB, aspirasi ini kami terima dan akan kami teruskan ke pimpinan. Terima kasih karena aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa berlangsung tertib dan aman,” ujarnya. “Apa yang disampaikan dari mahasiswa yang mewakili masyarakat untuk menolah kenaikan harga BBM. Kami bukan lembaga yang menentukan, tapi kami akan sampaikan sura rakyat,” katanya menambahkan. (bw)
