SORONG-Dalam rangka melestarikan dan melakukan perlindungan terhadap bahasa dan sastra daerah yakni bahasa Moi yang merupakan bahasa Asli Orang Papua Suku Moi di Kota Sorong, Komisi I DPRD Kota Sorong dikunjungi Balai Bahasa Provinsi Papua di Kantor DPRD Kota Sorong, Rabu (20/9).
Dalam pertemuan tersebut, Balai Bahasa Provinsi Papua dan Komisi I DPRD Kota Sorong sepakat agar dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) untuk melindungi dan melestarikan Bahasa Moi sebagai identitas Orang Asli Papua suku Moi.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Sorong, Muhammad Taslim mengatakan bahwa Balai Bahasa Papua ini adalah salah satu vertikal dari Kementerian Pendidikan yang punya tugas untuk melestarikan bahasa dan sastra daerah.
“Di Kota Sorong ini berarti yang akan dikembangkan itu adalah bahasa dan sastra daerah Moi. Karena itu sebagaimana amanat undang-undang khusus bahwa di dalam pendidikan itu ada bahasa maka bahasa Moi ini harus dilestarikan,” katanya.
“Karena kita punya daerah kota Sorong ini kan daerah heterogen. Kalau misalnya dibiarkan, maka bahasa Moi ini bisa hilang karena tergerus dengan perkembangan. Dibandingkan dengan daerah lain, yang memang penduduknya homogen,” sambungnya.
Dalam undang-undang bahasa dan sastra itu di undang-undang nomor 24 tahun 2009 juga mengatur bahwa negara memelihara bahasa daerah termasuk dalam hal ini turunannya itu.
“Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah di suatu daerah itu adalah pemerintah daerah,” tegasnya.
Kemudian, kata Taslim dari Balai Bahasa Papua berkunjung ke Komisi I DPR sehingga pihaknya sangat apresiasi dan Komisi I sepakat untuk segera Raperda ini menjadi usulan inisiatif Komisi I DPRD Kota Sorong.
“Untuk kita bahas dan kemudian kalau memungkinkan dia masuk di perubahan APBD 2023. Tapi kalau tidak minimal dia masuk di APBD 2024 induk, untuk menjadi prolegda. Sehingga ini nanti menjadi Perda,” tegasnya.
Dikatakan juga bahwa pihaknya juga mengundang Dinas Pendidikan yang tugasnya adalah menyiapkan guru-guru bahasa Moi.
“Karena yang bisa mengajarkan bahasa Moi kan nanti ya OAP Moi. Tentunya bukan hanya dia pintar bahasa Moi, tetapi dia juga harus punya metode pengajaran dan itu ada di Dinas Pendidikan,” ungkapnya.
“Sehingga ketika sudah jadi Perda akan dimasukkan menjadi muatan lokal di sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, dan SMP,” sambungnya.
Dikatakan bahwa Balai Bahasa Provinsi Papua bahwa di Indonesia ini ada 718 bahasa daerah, 428 itu ada di tanah Papua dan yang luar biasa di Papua Barat Daya ini ada 50 bahasa daerah.
“Di Kota Sorong ini yang akan kita kembangkan itu dan melestarikan ada bahasa Moi, karena memang ini yang banyak dipakai di Kota Sorong ini,” katanya.
“masyarakat Kota Sorong juga harus bisa bahasa Moi. Sebagai bukti bahwa kita ini orang Kota Sorong harus belajarlah bahasa Moi,” tegasnya.
Anggota DPR Fraksi PKS menambahkan, bahwa Setelah di sekolah tentu nanti dalam Perda akan mengarah kepada instansi, baik swasta maupun pemerintah agar bahasa Moi ini bisa dipelajari.
Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua Sukardi Gau, mengatakan bahwa memang pihaknya diminta untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah, baik di eksekutif maupun Pemerintah Kota Sorong melalui OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Pertemuan kami hari ini, kami apresiasi atas dukungan penuh dari pihak legislatif khususnya di Komisi I DPRD Kota Sorong, untuk mendorong terbitnya satu regulasi yang memang mengatur tentang perlindungan bahasa dan sastra daerah khususnya bahasa Moi,” katanya.
Dirinya berharap Perda tersebut agar nantinya kedepan menjadi proteksi atau salah satu cara untuk melindungi bahwa bahasa daerah terhindar dari kepunahan.
“Saya kira ini sangat bagus sekali dan kita tahu bahwa urusan bahasa adalah jelas menunjukkan identitasnya Orang Asli Papua dan sebenarnya adalah tanggung jawab bersama kita tentang bahasa daerah,” tegasnya .
“Kita mau melindungi bahasa daerah Moi,” pungkasnya.(zia)
