SORONG-Sebanyak 7.585 anak harus putus sekolah di Kabupaten Sorong Selatan, namun Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menggandeng Universitas Papua untuk mengkaji kembali apakah data tersebut benar atau tidak. Karena data tersebut didapatkan pada tahun 2022 dari BPS.
Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli mengatakan, data anak putus sekolah itu dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sehingga, Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berkolaborasi dengan Universitas Papua (Unipa) untuk melakukan penelitian.
“Ini perlu di kaji apakah data BPS itu betul atau memang lebih. Tidak hanya pendidikan, tapi semua sektor perlu dikaji agar Pemkab bisa tahu,” tegasnya.
Lanjutnya, Ada persoalan pendidikan yang ada di Papua ini yang untuk anak-anak asli Papua yang usia sekolah tapi tidak sekolah, yang sudah sekolah tapi dia putus sekolah.
“Kita mengkaji kembali untuk kita memastikan data ini kalau benar, kita akan bisa melakukan sebuah perencanaan yang baik untuk bagaimana pendidikan ke depan yang ada di Sorong Selatan lebih baik,” katanya.
Dikatakan Bupati bahwa Pemkab Sorong Selatan akan membuat model pendidikan bagi anak Papua. Diantaranya memberikan SPP gratis kepada anak sekolah tidak menyelesaikan persoalan.
“Ini menjadi perhatian pemerintah agar serius meningkat kualitas bidang pendidikan. Agar usia sekolah bisa sekolah dan yang tidak kita cari jalan supaya bisa sekolah,” pungkasnya.
Hal tersebut dibuktikan dengan Pemkab Sorong Selatan menggelar kegiatan Focus Group Disscussion Seminar hasil Penelitian Partisipasi Usia Sekolah dan Pengembangan Model Pendidikan di Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan berlangsung di Aston Hotel, Rabu (20/9).
Kegiatan dibuka langsung oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Pemprov PBD, George Yarangga mewakili Pj Gubernur Papua Barat Daya.
Menurutnya bahwa Pemprov PBD memberikan penghargaan yang tinggi kepada Bupati Sorong Selatan yang telah berinisiatif mengundang Tim Peneliti dari Universitas Papua untuk membantu melaksanakan penelitian lapangan.
“Saya menghargai upaya Bupati yang mengalokasikan dana yang memadai agar penelitian lapangan bisa dilaksanakan dengan mendalam,” katanya.
Lanjutnya, Terkait dengan hal itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Papua atas kesediaan beliau memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan pada khususnya, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada umumnya.
“Saya percaya, hal-hal yang akan kita pelajari hari ini dari pemaparan Tim Unipa akan banyak yang juga bisa digunakan untuk kabupaten-kabupaten dan kota lainnya di Provinsi PBD,” ungkapnya
Dikatakan bahwa Ada 3 hal yang perlu selalu menjadi perhatian mengenai pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Pertama, memastikan, bahwa tidak boleh ada anak/penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah.
“Di Provinsi Papua Barat Daya kita harus berani mengambil sikap “no child left behind”, tidak boleh ada anak yang tertinggal. Semua anak harus memperoleh pendidikan yang layak. Apalagi UU Otsus Papua sendiri menegaskan, bahwa setiap penduduk di Papua harus memiliki pendidikan minimum Sekolah Menengah Atas atau sederajat,” ungkapnya.
Kedua, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Provinsi Papua Barat Daya memiliki berbagai potensi ekonomi. Industri yang akan dikembangkan mulai dari industri dasar dan pengolahan — dari hulu sampai hilir.
“Supaya penduduk di PBD bisa menjadi subjek dan pelaku yang diperhitungkan dalam pengembangan industri di daerah, maka RLS mereka harus dinaikkan melalui pendidikan penyetaraan,” katanya.
Ketiga, kunci keberhasilan pendidikan di provinsi PBD adalah pada kecukupan jumlah dan kualitas guru. Setiap sekolah, baik negeri maupun swasta, harus memiliki guru yang cukup jumlahnya, sesuai kompetensinya, dan diakui keprofesionalan.
“Itu sebabnya, saya menyerukan kepada semua pemerintah kabupaten/kota untuk benar-benar memperhatikan soal guru yang cukup dan berkualitas ini. Kita harus menekan serendah-rendahnya angka kemangkiran guru, dan menaikkan setinggi-tingginya kompetensi, komitmen dan loyalitas guru pada profesi dan panggilannya,” ujarnya.
“Mudah-mudahan melalui penelitian di Kabupaten Sorong Selatan yang akan kita diskusikan bersama-sama hasilnya hari ini akan memberikan manfaat, bagi yang strategis bagi peningkatan kinerja sektor pendidikan di Kabupaten Sorong Selatan, bahkan di seluruh Provinsi Papua Barat Daya,” pungkasnya.(zia)
