Adolina Kondologit : Plt Gubernur harus Tahu, Ada 4 Suku Besar di Sorong Raya
SORONG- Ketua Lembaga Adat Perempuan Papua Barat (LAPEPA), Adolina Kondologit didampingi mama Marice Numberi, mama Oktovina Wemi Duaramury dan mama Heni , Rabu (11/1) bertandang ke Redaksi Radar Sorong untuk menyampaikan suara hatinya.
Memperlihatkan selembar foto copyan berisi daftar susunan nama-nama pejabat eselon II Provinsi Papua Barat Daya (PBD) yang telah menerima SK Plt, Adolina mengaku kecewa. Pasalnya, dari 16 nama yang ada, didominasi laki-laki, perempuan hanya 2 orang, dan yang membuat LAPEPA lebih kecewa karena dari susunan nama pejabat eselon II tersebut, tak satu pun wakil dari 4 suku besar di Sorong Raya.
Menurut Adolina Kondologit, 16 pejabat eselon II Pemprov PBD yang kabarnya akan dilantik dalam waktu dekat, belum mewakili apa yang diinginkan masyarakat PBD. Khususnya masalah gender, dimana perempuan yang menduduki pejabat eselon II PBD itu hanya 2 orang. Yakni Gamar Malabar (BKPSDM) dan Eltje Salomina (Biro Umum).
“Yang kami sayangkan itu, porsi perempuan khususnya perempuan Papua hanya ada 1 orang. Sehingga kami merasa disisihkan, merasa perempuan Papua dianggap belum siap atau belum mampu, sehingga perempuan Papua tidak didominasikan, untuk menduduki jabatan eselon II seperti ini,”ujar Adolina.
Dikatakan Adolina, Provinsi PBD datang bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi PBD hadir juga untuk perempuan. Sehingga perempuan Papua yang punya potensi , skill, semestinya masuk dalam susunan pejabat eselon II Pemprov PBD. “Kenapa semua didominasi oleh Laku-laki saja,”sorot Adolina di Kantor Redaksi Radar Sorong, (Rabu/11/1).
Dari susunan nama yang ada, Adolina Kondologit mengaku tidak tahu Eltje Salomina yang akan menjabat Kepala Biro Umum itu asli Papua dari mana, karena marganya tidak dicantumkan. Menurutnya, dua nama perempuan yang ada dalam daftar pejabat eselon II Provinsi PBD itu belum mewakili suara peempuan.
“Dia sendiri belum bisa membawahi semua perempuan, ini belum cukup karena 30 persen Papua belum ada di dalam struktur ini. Jadi kami minta jangan seperti in,”ujar Adolina.
Menurutntya, sebagai orang baru,di Sorong, PJ Gubernur Papua Barat Daya belum tahu kalau yang menduduiki Sorong Raya ini hanya ada 4 suku besar, yakni Malamoi, Maybrat, Imeko dan Tehiit. Empat suku besar in tidak bisa dipisahkan satu sama laini, mereka yang mendiami Sorong Raya , mereka yang punya Sorong Raya, sehingga tidak didominasi oleh satu suku tertenu.
“Empat suku besar ini harus ada yang mewakili. Tidak bisa begitu saja,”tegas Adolina seraya menyinggung nama salah satu pejabat eselon II yang ada ada dalam daftar yakni, Septinus Lobat, yang menurutnya, Ia ada di Beraur sana. Lanjut dikatakan, agar dapat menyerap aspirasi masyarakat , sebelum menentukan daftar nama susunan pejabat eselon di lingkungan Pemprov PB, semestinya semua suku diajak duduk bersama sehingga akan dilihat suku mana yang sudah punya skill, suku mana yang punya orang-orang yang siap bekerja di PBD ini.
Dengan begitu lanjut Adolina, pejabat eselon II itu tidak diambil dari luar, atau diambl dari suku tertentu, melainkan telah mewakili semua. Sehingga mereka pun bangga, ada wakilnya yang dipercaya menduduki jabatan strategis di Pemprov PBD. “Supaya kita masing-masing membawa wilayah adat masing-masing. Kan kita juga bangga kalau ada dari Malamoi, Tehit, atau dari Malamoi satu masuk. Tapi ini tidak ada sama sekali,”ujar Adolina.
Karena tidak satupun pewakilan dari 4 suku besar di Sorong Raya, Adolina pun mengaku kecewa dengan susunan nama-nama pejabat eselon II Pemprov PBD yang telah menyebar luas tersebut. “ Jadi kami rasa kecewa karena tidak melibatkan yang lain. Kalau kita melihat secara kasar, ini perampasan hak yang tidak melihat suku-suku yang lain,”ujarnya.
Selain itu, Ia juga menyoroti daftar pejabat eselon II no 15, dimana tercantum nama Bernadus Asmuruf sebagai Sekretaris Majelis Rakyat Papua (MRP). Yang dipertanyakan, lembaga MRP saja belum terbentuk, kok sudah ada sekretarisnya.
“Saya lihat di point 15, sudah ada Sekretaris MRP, masuk akal ka tidak. Kalau sudah ada sekretaris MRP menurut kami masyarakat awam ini, berarti sudah ada kelembagaannya, sudah ada anggotnya, segala macam semua sudah ada baru diutus dari pemerintah memberikan salah satu orang untuk menduduki jabatan sekretaris MRP, ini lembaganya saja belum ada, sudah ada sekretarisnya,”sorot Adolina.
Sebagai masyarakat awam, semestinya lanjut Adolina, pemerintah pemerintah memberikan pelajaran positif, sehingga masyarakat bisa menilai mana yang terbaik dan mana yang tidak. “Kami Lembaga Adat Perempuan Papua sangat menyayangkan kondisi ini, SK yang sudah diserahkan ke Plt ini, ini yang sangat kami sayangkan. Sehingga kedepan nanti tidak seperti ini lagi, saling menghargai satu sama lain. Memang kami menyadari punya kekurangan, tapi PBD ini bukan datang hanya untuk 1 suku saja, tapi PBD ini datang untuk semua suku yang ada di provinsi termuda ini.
“Satu hal, jangan bilang kita SDM kurang, tidak boleh bilang kita punya SDM kurang, apalagi perempuan. Perempuan Papua sudah siap, semua suku juga sudah siap termasuk SDM perempuan Papua semua sudah siap, kami ditugaskan dimana saja pasti bisa,”imbuhnya.
Ia kembali berharap agar perempuan betul-betul diberikan ruang sehingga kaum perempuan bisa aktif bekerja, dan bertangungjawab untuk negerinya. Diakhir perbincangan, Adolina Kondologit menyinggung tokoh sejarah pembentukan PBD yakni ada Don Flassy dari Tehit, Daud Obadiri dari Imeko, Isach Hindom dari Fakfak dan lainnya, “Mereka itu sudah terlibat secara langsung menyuarakan dan ,mendirikan PBD ini. Bukan berarti bahwa mereka yang sebagai promotor diabaikan.
Semestinya melibatkan mereka punya orang-orang masuk ke situ. Dikasi satu saja di dalam ya tidak apa-apa, yang penting ada warnanya.(ros)
