SORONG-Sebanyak 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dilantik Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr.Drs.Mohammad Musa’ad,M.Si di Ruang Rapat Utama Lt 3 Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (7/6).
Dikatakan Pj Gubernur bahwa pelantikan para pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tersebut. Sebelumnya telah dilakukan seleksi terbuka, sehingga yang dilantik merupakan orang-orang yang telah memenuhi syarat.
“Kita diberikan pertanggungjawaban. Setiap amanah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, kepada negara dan juga ketika kita berhadapan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa,” tegasnya.
“Dulu jika kita baca kitab suci kita. Ketika pada zaman kenabian yang mendapatkan amanah, bukan bersorak-sorai, bukan bergembira tetapi mereka menangis karena tanggungjawabnya yang besar. Tapi sekarang banyak yang sukacita, banyak yang bikin pesta. Saya harap jangan berlebihan, merespon ini. Karena mungkin saja ditengah sukacita ini, ada orang yang sedang kurang beruntung. Jadi respon yang biasa-biasa saja,” tegasnya.
“Setiap kita mengambil sumpah jabatan. Itu pertanda kita mengambil sumpah dan janji atas Nama Tuhan. Sehingga saya katakan ini sepenuhnya adalah kekuasaan Tuhan. Jadi jangan main-main sumpah dan janji. Ini hukumnya berjamaah. Jadi kalau yang di barisan depan mengambil sumpah mengucapkan, sementara di barisan belakang tidak, seolah-olah ia bebas dari sumpah dan janji. Itu kolektif sehingga Tuhan Maha Tahu, apa yang kamu ucapkan,” sambungnya.
Dikatakan Sebagai wujud sumpah janji itu, maka harus menandatangani pakta integritas untuk bekerja sungguh-sungguh dengan integritas yang tinggi.
“Tanggungjawab untuk memenuhi kepentingan umum. Termasuk pada jabatan lama jika ada fasilitas yang didapat maka kembalikan. Entah fasilitasi kendaraan maupun laptop, itu fasilitas dinas. Itu terkait nama baik kita. Ibarat, Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Supaya nama kita harum maka berbuat baik,” ungkapnya.
Dikatakan Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad bahwa para OPD yang sudah bekerja 1 tahun lebih, mengingat waktu transisi maksimal 2 tahun. Ia yakin mereka tidak butuh adaptasi lagi.
“Karena teman-teman sudah terbiasa dan tinggal melanjutkan yang sudah ada . Kemudian teman-teman yang belum dilantik karena ada administrasi yang harus diselesaikan sehingga nanti akan dilantik lagi. Sabar, karena kalau sudah rezeki maka akan jadi milik kita. Semua prosedur harus kita penuhi,” tegasnya.
Dikatakan, Dari awal menjabat tidak ada kepentingan-kepentingan politik. Taat aturan. Kalau ada yang bermain politik maka jangan masuk jadi birokrasi.
“Sudah dekat Pilkada jadi jangan sampai main-main politik. WhatsApp grup jangan kirim foto-foto kandidat. Saya minta pak sekda tegas terhadap aparatur negara yang berpolitik praktis,” harapnya.
“Jika ada yang berpolitik praktis maka akan diberikan sanksi tentunya,” sambungnya.
Pj Gubernur Papua Barat Daya juga mengatakan bahwa setiap 3 bulan dirinya dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah pusat sehingga harus taat aturan.
“Saya juga minta teman-teman harus taat aturan,” tegasnya.
“Saya juga minta pak Sekda juga harus koordinasi dengan teman-teman yang ada untuk melakukan tahapan selanjutnya untuk Eselon III dan Eselon III,” sambungnya.
Dikatakan Pj Gubernur bahwa kepengurusan administrasi di pemerintah pusat tidak mudah, karena di pemerintah pusat mengurusi 38 provinsi.
“Bukan hanya urus kita saja. Ini proses yang panjang, ini provinsi baru. Sehingga kita harus taat aturan. Jadi tidak ada niatan kita tunda-tunda, karena memang kita menunggu dari pusat,” tegasnya.
Pj Gubernur Papua Barat Daya mengimbau agar OPD yang telah dilantik agar bekerja dengan sungguh-sungguh.
“Kalau teman-teman kemarin yang masih plt-plt kurang semangat, maka sekarang sudah jadi definitif sehingga kinerja harus ditingkatkan. Jadi tidak ada alasan lagi karena sudah jelas semuanya,” tegasnya.
“Jaga nama baik pemerintah ini, jaga sinergi, kolaborasi. Jangan membangun tembok-tembok antar OPD. Jadi harus kerjasama, dan saling koordinasi,” sambungnya.
Ditegaskan Musa’ad bahwa meski hanya 1 rupiah pun uang yang digunakan harus dipertanggungjawabkan.
“Jadi semua harus dipertanggungjawabkan. Saya akan terus mengevaluasi kinerja dari teman-teman semua. Kalau ada yang tidak sejalan, dengan sangat terpaksa kita tidak bisa berkerjasama. Jadi ini serius,” tegasnya.
Berikut nama-nama para pejabat Eselon II yang dilantik.
1. Adolof Kambuaya dilantik sebagai Kadis Pendidikan Dan Kebudayaan PBD.2. Yakobus Tandung Pabimbin dilantik sebagai Kadis Pekerjaan Umum PBD.
3. Absalom Solossa dilantik sebagai Kadis Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan PBD.
4. Bernadus Asmuruf dilantik sebagai sekretaris MRP PBD.
5. Johanes Naa dilantik sebagai Sekretaris DPRD Provinsi PBD.
6. Sellvyana Sangkek dilantik sebagai Kepala Kesbangpol PBD.
7. Anace Nauw dilantik sebagai Kepala Biro Hukum PBD.
8. Efraim Kambu dilantik sebagai Kepala Biro Organisasi PBD.
9. Suardi Thama dilantik sebagai Kadis Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan PBD.
10. Irma Riyani Soleman dilantik sebagai Kadis Kominfo, Statistik dan Persandian PBD.
11. Eksan Musaad dilantik aebagai Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda PBD.
12. Novianto Briansyah Zulkarnain, dilantik sebagai kepala biro pengadaan barang dan jasa setda Provinsi PBD.
13. Anhar Akib dilantik sebagai Kepala Biro Pemerintahan Otsus dan Kesejahteraan Rakyat Setda PBD.
“Semoga kita semua mampu mengemban semua ini dengan tanggungjawab,” pungkasnya.
Dari pantauan Radar Sorong, pada acara pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas. Kemudian ditutup dengan foto bersama.(zia)
