SORONG-Menteri Investasi Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia,SE melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong didampingi Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr.Drs.Muhammad Musa’ad, M.Si, di SP3 Kabupaten Sorong, Jumat (4/8).
Dikatakan Bahlil, dari 20 KEK yang ada di Indonesia, di wilayah Papua hanya ada satu yaitu KEK Sorong. Kemudian Pemerintah pusat telah mencanangkan di akhir tahun 2023 akan melakukan evaluasi terhadap KEK yang tidak produktif.
“Saya kesini sudah dua kali dan setelah kita lihat belum ada perkembangan yang signifikan. Saya khawatir jangan sampai yang masuk dievaluasi termasuk didalamnya adalah KEK Sorong. Kalau terjadi kita semua malu, saya malu dan pemerintah juga malu,” ungkapnya.
Ia mengatakan bahwa yang harus dilakukan adalah pembebasan untuk semua lahan KEK Sorong seluas sekitar 500 hektar. Bahlil juga mengatakan bahwa telah berkomunikasi bersama Pj Gubernur PBD agar status dari KEK Sorong untuk tidak dicabut oleh pemerintah pusat.
“Tadi juga saya sudah bicara sama Sesmenko sebagai penanggung jawab implementasi KEK di seluruh Indonesia. Mau atau tidak mau, ini kewajiban moralitas kita semua, saya minta bahwa KEK ini jangan dicabut. Nanti kita bikin jaminan sendiri. Saya dan Pj Gubernur, tanahnya kita bebasin. Saya carikan investasinya tapi memang ini butuh dukungan,” tegasnya.
Namun, dikatakan asalkan jangan ada palang-memalang, harus kita memberikan iklim investasi yang baik. Artinya seluruh masyarakat dan pemerintah harus sama-sama kita mendorong agar ketika investasi masuk, itu mereka merasa nyaman.
“Kita akan coba untuk berbicara dengan beberapa pengusaha-pengusaha, yang saya sudah memang berkomunikasi dengan mereka untuk masuk membangun smelter di KEK Sorong, agar sumber daya alam yang ada khususnya Nikel yang di Raja Ampat ini jangan dibawa keluar,” ungkapnya.
Menteri Investasi Bahlil juga mengatakan bahwa yang menjadi tugas Pemerintah saat ini adalah bagaimana mendatangkan investor yang ada. Jika lahan KEK Sorong clear, maka dirinya akan sering datang ke Sorong untuk bagaimana bisa menclearkan semua.
“Setelah melihat kawasan ini, Fakfak justru lebih cepat. Padahal Fakfak itu baru dan belum sampai setahun bikin kawasan industri pupuk. Sekarang investasinya sudah masuk hampir Rp30 triliun,” katanya.
“Ini kalau saya lihat belum ada perkembangan apa-apa, jadi saya berkomitmen dengan gubernur dan bupati mau tidak mau kita harus melakukan gerakan ekstra diluar kelaziman. Kita harus melakukan langkah-langkah komprehensif,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs.Muhammad Musa’ad,M.Si mengatakan bahwa lahan yang sudah ada 523 hektar, yang sudah sertifikasi 200 lebih.
“Sudah dikoordinasikan dengan BPN untuk segera sertifikasi yang 300 sisanya. Kita juga sedang berbicara atau negosiasi penambahan dengan pemilik hak Ulayat untuk membebaskan tanah yang bisa sampai 1000 hektar yang ada di wilayah KEK. Apalagi pak menteri sudah memberikan jaminan dan support, jadi kita lebih gas lagi,” pungkasnya.(zia)
