Kunker di Tambrauw, Pj Gub.Musa’ad : Daerah Ini Butuh Perhatian!


Pemprov PBD Akan Melanjutkan Pembangunan Jalan-jalan yang Terbengkalai

Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs.Muhammad Musa’ad,MSi ketika memimpin apel perdana dalam penyampaian arahan terhadap ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tambrauw agar memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.(Fauzia/Radar Sorong)

TAMBRAUW – Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs.Muhammad Musa’ad,MSi didampingi Pj Sekda Ir.Edison Siagian beserta beberapa OPD melakukan Kunjungan Kerja (Kunker), Rabu (29/3) ke Kabupaten Tambrauw yang merupakan salah satu daerah bawahan Pemprov PBD. Hal tersebut untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Tambrauw.

“Kunjungan kerja di Kabupaten Tambrauw, ini salah satu kabupaten yang strategis. Boleh dikatakan sebagai Kabupaten konservasi ikut menjadi paru-paru Indonesia dan paru-paru dunia juga di sini. Tambrauw ini termasuk kabupaten yang dari 6 daerah bawahan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, Tambrauw ini termasuk yang berada pada papan bawah, yang butuh perhatian,” tegas Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs.Muhammad Musa’ad,MSi.

“Sehingga Tambrauw harus mendapat sesuatu yang lebih dibandingkan kabupaten yang lain. Karena berada pada posisi yang masih harus di dukung. Jadi sebagai pejabat Gubernur, saya ingin melihat dari dekat kondisi Tambrauw. Untuk kemudian kita bahas dan kita rumuskan kebijakan yang bisa langsung membantu percepatan pembangunan di daerah Tambrauw,” sambungnya.

Lanjutnya, Beberapa hal yang sudah pihaknya rencanakan, yakni jalan-jalan provinsi yang masih belum dibangun atau masih terbengkalai. Sehingga tahun ini, Pemprov PBD sudah merencanakan beberapa pembangunan di wilayah Kabupaten Tambrauw seperti ruas jalan-jalan yang masih belum selesai. Kita mulai dari Mega ke FEF sepanjang 5,8 Km. FEF ke Meyah sepanjang 6,8 Km kemudian dari Mega ke Sausapor sepanjang 9,5 Km.

“Untuk perjalanan kita dari Sorong sampai ke sini. Ada beberapa spot jalan yang belum teraspal itu menjadi tanggung jawab provinsi. Walaupun kemarin ada tanggung jawab Provinsi Papua Barat, tapi karena ini sudah ada Provinsi Papua Barat Daya maka pasti akan kita take over. Kita akan melanjutkan pembangunan apa yang menjadi tanggung jawab provinsi Papua Barat Daya,” katanya.

Kemudian yang kedua, pihaknya juga melihat kebutuhan untuk kelancaran administrasi dan untuk kelancaran transportasi, yang mana kata Pj Gub.bahwa pemprov rencananya akan membangun terminal tipe B. Kemudian nanti ada aula serbaguna yang bisa dipakai untuk ASN dan juga masyarakat yang membutuhkan.

“Gedung di sini masih sangat terbatas, sehingga rapat-rapat ataupun kegiatan-kegiatan seperti Musrenbang sangat terbatas. Sehingga kita akan bantu untuk membangun aula serbaguna,” ujarnya.
Musa’ad menegaskan bahwa Pemprov PBD akan back up Kabupaten Tambrauw dengan memprioritaskan pembangunan di kabupaten tersebut.

“Saya ingin membawa keadilan disini. Karena selama ini ada yang merasa tidak adi karenl pembangunan yang belum merata. Sebagian dibangun hanya di depan mata, dan yang jauh di depan mata belakangan. Maka mulai saat ini, saya akan bangun itu yang jauh-jauh, yang bisa saya bantu,” tegasnya.

Menurutnya, Provinsi ini hadir harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga saya butuh dukungan dari para ASN dengan memberikan pelayanan kepada rakyat secara optimal.

“Kita menjadi ujung tombak, yang menjadi contoh untuk masyarakat kita. Masyarakat kita membutuhkan uluran tangan kita, mereka membutuhkan pelayanan kita. Kita harus dengan adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, maka kabupaten/kota harus semakin optimal pelayanan terhadap masyarakat,” katanya.

Musa’ad, menambahkan bahwa Kehadiran Provinsi Papua Barat Daya membuat rentang kendali pelayanan semakin pendek.

“Kalau dulu bapak/ibu mau mengurus sesuatu berkaitan dengan pusat harus ke Ibukota Provinsi Papua Barat, harus ke Kota Sorong dulu, baru berangkat ke Manokwari. Tapi sekarang hanya langsung ke Kota Sorong sudah bisa ketemu pak Gubernur Papua Barat Daya. Jadi semakin mudah, semakin mempermudah dan mempercepat pelayanan sehingga semakin efektif,” ungkapnya.

Lanjutnya, Begitu juga dengan keuangan kita. Dulu, pendapatan kita dari potensi migas dibagi 13 karena di provinsi Papua Barat ada 1 kota dan 12 kabupaten. Tapi sekarang hanya dibagikan 6 kabupaten/kota. Jadi pembagiannya kecil sehingga pendapatan masing-masing kabupaten/kota semakin besar. Minyak 80% banding 20% dan Gas 70% banding 30%. “Itulah manfaat dari Pemekaran DOB,” pungkasnya.

Salah satu ruas jalan tanggung jawab provinsi yang belum di aspal.(Fauzia/Radar Sorong)

Sementara itu, Pj Bupati kabupaten Tambrauw, Engelbert Kocu, MM mengatakan bahwa Kunjungan kerja Pj Gubernur PBD di Kabupaten Tambrauw merupakan kunjungan yang pertama kali dan cukup istimewa.

“Karena Kabupaten Tambrauw merupakan wilayah di Provinsi Papua Barat Daya, kami yang paling terbelakang sehingga beliau perlu datang sehingga melihat langsung terutama infrastruktur. Jalan dan jembatan ada beberapa yang selama ini Kabupaten Tambrauw yang membangun jalan dengan APBD di Kabupaten Tambrauw sendiri,” katanya.

Setelah Pemekaran, kata Engelbert bahwa banyak Infrastruktur yang macet. Tidak selesai dibangun. Sehingga dengan kehadiran Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dapat menyesuaikan pembangunan jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab Provinsi Papua Barat Daya.

“Kalau soal ada kekurangan, kami dari APBD Tambrauw siap bantu. Kami juga berterima kasih bahwa dari provinsi akan membangun aula pertemuan pegawai dengan total Rp35 miliar luasnya 30×70 m² dengan daya tampung 500-700 orang,” pungkasnya.(zia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social Icons

error: Content is protected !!