Dian Patria : Tidak Elok Jika Penjabat Menunjukkan Gaya Hidup Hedon
SORONG – Baru-baru ini beredar video viral berdurasi satu setengah menit di akun tiktok @user3247573422492 terkait gaya hidup Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso bersama keluarganya ketika merayakan Hari Ulang Tahun putrinya di kapal Phinisi Baywalk Pluit Jakarta yang diunggah di jejaring media sosial Facebook. Diketahui perayaan HUT tersebut pada 11 Oktober 2022 lalu saat Yan Piet Moso baru menjabat sebagai Pj Bupati Sorong selama dua bulan. Namun menjadi viral ketika H-1 perpanjangan masa jabatan sebagai Pj Bupati Sorong. Hingga 23 Agustus 2023, sudah ada 29 ribu lebih orang yang menonton video viral tersebut, dengan jumlah suka 3522, kemudian jumlah komentar 20 serta 185 membagikan video.
Dari pantauan Radar Sorong, dalam video tiktok tersebut ada foto tangkapan layar akun Facebook milik istri Pj Bupati Sorong yang diedit serta digabung dengan video acara HUT putri mereka. Aturan PNS dilarang pamer harta di media sosial ataupun yang berkaitan dengan gaya hidup PNS diatur dalam SE Menteri PANRB 13/2014 tentang gerakan hidup sederhana. Yang mana PNS, Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria yang dihubungi via telepon, Rabu (23/8) mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi internal untuk meminta Direktorat LHKPN KPK memeriksa dan mengklarifikasi laporan harta Pj Bupati Sorong. “Video viral gaya hidup hedonisme itu juga saya sudah terima. Kami akan koordinasi internal untuk laporan hartanya sesuai atau tidak dengan gaya hidupnya. Ditambah jika ada dugaan harta yang diperoleh dengan cara-cara tidak benar maka mereka akan dijadikan tersangka,” tegas Dian Patria.
Dian menegaskan bahwa KPK bisa masuk dari sisi itu, banyak juga yang viral gaya hidup hedonisme seperti pada kasus Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono dan Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun yang viral gaya hidupnya lalu dilakukan pemeriksaan LHKPN dan ternyata ditemukan ada dugaan pencucian uang. “Pasca covid, kalau kita melihat data BPS Persentase Penduduk miskin paling banyak di Papua sekitar 20-30 persen. Tentunya tidak elok jika pejabat menunjukkan gaya hidup hedon, sementara masyarakat masih sangat banyak yang berada dibawah garis kemiskinan,” tegasnya.
Tentunya kata Dian, bahwa semua pejabat di Papua termasuk Papua Barat Daya secepatnya menyampaikan LHKPN secara akurat agar bisa dipantau masyarakat. “Wilayah Timur atau Tanah Papua itu tercatat memiliki hidup orang miskin yang tinggi, indeks kemiskinan sangat rendah-serendahnya. Jadi jangan sampai kita lupa untuk melayani masyarakat di kampung-kampung, tetapi kita sibuk dengan urusan pribadi kita,” tegasnya. (zia)
