SORONG – Proses perjuangan pemekaran daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) di wilayah adat Domberai Sorong Raya, merupakan perjuangan yang sudah cukup lama dan melelahkan, bahkan proses awal pengumpulan dokumen calon daerah bawahan waktu itu mendapat tantangan yang luar biasa sulit. Demikian dikemukakan tokoh intelektual Sorong Raya, Kornelius Kambu,S.Sos,MSi kepada Radar Sorong melalui sambungan telepon seluler, Kamis (8/9).
Kornelius mengatakan, salah satu kabupaten yang menolak pembentukan calon DOB PBD adalah Kabupaten Raja Ampat. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka pun menyetujui untuk menjadi wilayah bawahan calon DOB PBD. “Jangan barang (PBD) sudah mau jadi baru ada yang tampil sebagai pemain-pemain tikungan, jadi pahlawan kesiangan,” tandasnya.
Menurutnya, perjuangan yang sudah hampir mencapai hasil ini harus kita dijaga dan disyukuri sebagai berkat Tuhan yang ada bagi kita masyarakat Sorong Raya. “Kita harus memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada tokoh-tokoh kita yang sampai dengan saat ini masih terus berjuang, ada Bapa Mantan Walikota Sorong Lambert Jitmau, Mantan Bupati Maybrat Bernard Sagrim, Bupati Tambrauw, Bupati Sorong Selatan, Bupati Raja Ampat, Kabupaten Sorong yang sudah sama-sama sepakat untuk mendorong percepatan pembentukan DOB Papua Barat Daya,” tegasnya.
Pihaknya dengan tegas meminta kepada setiap orang atau kelompok yang saat ini tampil sebagai ‘pahlawan kesiangan’ diminta supaya tertib, menahan diri dan mendukung proses pembentukan DOB PBD yang telah diperjuangkan belasan tahun ini. “Harga diri ini bukan barang yang orang beli di toko, oleh karenanya harga diri nama Papua, baik Papua, Papua Pegunungan Tengah, Papua Barat, maka nama Papua Barat Daya harus dipakai sebagai provinsi kedua di Papua Barat,” tegasnya lagi,
Ditambahkannya, menghilangkan nama Papua dari calon DOB Provinsi di wilayah Sorong Raya ini, justru akan berdampak negatif. “Stop !, justru nama-nama seperti itu (nama lain selain Provinsi Papua Barat Daya,red) justru itu akan memecah belah persatuan dan keutuhan kita masyarakat nusantara yang ada di tanah Papua,” tandasnya sembari menambahkan bahwa pernyataan yang disampaikan ini dalam kapastitas sebagai salah satu tokoh sejarah yang ikut mengawal proses administrasi pembentukan calon DOB PBD saat dirinya masih menjabat Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Maybrat. (ris)
