Realisasi APBD PBD 12,5%, Pj Gub: Kita Baru Selesai di Bulan Maret
SORONG-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai upaya menjamin roda pemerintahan di daerah tersebut agar berjalan secara efektif.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, S.H.MH pada kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) beberapa waktu lalu di Gedung LJ Kantor Wali Kota Sorong.
Wamendagri mengatakan bahwa, Pemprov Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya harus mempercepat realisasi APBD. Pasalnya, saat ini telah memasuki bulan Juni. Menurutnya, untuk waktu efektif pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2023 tinggal 5 bulan lagi.
“Sehingga untuk percepatan pelaksanaan realisasi APBD sangat penting supaya pembangunan bisa dilaksanakan, kemudian pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” katanya.
Wamendagri juga mengatakan Dari kunker yang dilakukan di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di tanah Papua bahwa realisasi anggaran yang ada, untuk di Papua Selatan kalau tidak salah 10,4 persen. Di Papua Pegunungan realisasi 15 persen. Di Papua Tengah sekitar 4,6 persen. Kemudian Kalau di Provinsi Papua Barat Daya sudah menyerap anggaran sebesar 12,5 persen dari total alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD provinsi masing-masing DOB tersebut.
“Artinya bahwa kita harapkan alokasi anggaran yang disediakan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa dapat kita kerjakan bersama. Karena itu saya mohon dukungan dari semua pihak, terlebih khusus OPD yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyerapan anggaran ini. Supaya harapan kita untuk mempercepat pembangunan bisa terselenggara dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr.Drs.Muhammad Musa’ad,M.Si kepada Radar Sorong, Selasa (20/6) mengatakan bahwa Provinsi Papua Barat Daya sudah menyerap anggaran sebesar 12,5 persen dari total alokasi APBD TA 2023.
“Jadi dari 4 DOB tertinggi di Papua Pegunungan, dan kita yang kedua. Jadi kita penyerapan itu yang pertama kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan bantuan sosial, kemudian bagi hasil kita dengan kabupaten/kota, kita butuh sedikit waktu lagi. Mudah-mudahan di triwulan ke III bulan September sudah bisa kelihatan progresnya yang siginifikan,” ungkapnya.
“Karena APBD kita kan baru selesai di bulan Maret 2023, berbeda dengan teman-teman provinsi induk yang sudah di November tahun 2022. Artinya baru di bulan Arpil 2023 kita persiapan dan bulan Mei 2023 baru mulai kegiatan-kegiatan itu kita laksanakan,” sambungnya.
Pj Gubernur Papua Barat Daya juga mengingatkan para pimpinan OPD agar menggunakan waktu dengan baik, supaya dalam 5 bulan sisa ini terjadi penyerapan anggaran yang maksimal.
“Kita sudah melakukan rapat percepatan, dan mengingatkan semua OPD untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah bisa dilaksanakan. Bapperinda akan melakukan monitoring meja, kegiatan mana yang memang masih bisa dipertahankan dan mana yang sudah tidak bisa. Jadi buatlah kegiatan yang rasional. Yang tidak, maka segera melakukan penyesuaian perubahan untuk kegiatan yang bisa dilakukan,” pungkasnya.(zia)
